Yulhasni: Harusnya Pemkab Sergai dan Simalungun Umumkan Tidak Sanggup Biayai Pilkada

Yulhasni: Harusnya Pemkab Sergai dan Simalungun Umumkan Tidak Sanggup Biayai Pilkada

Komisioner KPU Sumatera Utara, Yulhasni

(jw/eal)

Selasa, 22 Oktober 2019 | 14:27

Analisadaily (Medan) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Yulhasni, mengimbau Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun segera mengumumkan bahwa mereka tidak sanggup membiayai pelaksanaan Pilkada 2020.

"Mengingat hingga saat ini Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait anggaran Pilkada masih belum tuntas pada kedua daerah tersebut," kata Yulhasni, Selasa (22/10)

"Nah, seharusnya mereka mengumumkan saja bahwa mereka tidak sanggup membiayai pilkada, supaya publik juga tau," sambung Yulhasni.

Menurut Yulhasni, persoalan utama yang membuat anggaran pilkada pada kedua daerah tersebut belum selesai karena belum adanya kesepakatan atas nominal anggaran yang diajukan oleh KPU pada masing-masing daerah.

"Sementara penyusunan ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan menteri keuangan soal standar biaya dan penyusunan satuan harga lainnya," ucapnya.

"Ini kan persoalannya soal besaran anggaran yang sudah kita susun, tapi kemudian sangat drastis penurunannya. Itu kan memberatkan KPU nanti," terang Yulhasni.

Sementara itu data yang diperoleh Analisadaily.com, KPUD Simalungun mengajukan anggaran sebesar Rp 51 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Simalungun 2020. Namun Pemkab Simalungun sudah mematok anggaran sebesar Rp 40 miliar.

Untuk di Serdang Bedagai, KPUD menganggarkan Rp 41 miliar, namun Pemkab Serdang Bedagai mematok anggaran Rp 35 miliar.

"KPU sebenarnya terbuka untuk membahas bersama soal penganggaran. Supaya sama-sama bisa dilihat kebutuhan-kebutuhan yang ada dan besaran biaya yang dibutuhkan. Tapi sejauh ini niat kita belum diterima," tukas Yulhasni.

(jw/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar