Yulhasni Dicopot Dari Jabatan Ketua KPU Sumut

Yulhasni Dicopot Dari Jabatan Ketua KPU Sumut

Kantor KPU Sumatera Utara

(jw/eal)

Rabu, 17 Juli 2019 | 20:10

Analisadaily (Medan) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dan Ketua KPU Kabupaten Nias Barat terbukti melanggar kode etik dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Akibatnya, ketua dan sebagian anggota dicopot dari jabatannya.

Dari informasi yang diterima Analisadaily.com, keputusan DKPP tersebut tertuang dalam surat nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019 yang menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.

"Menjatuhkan sangksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu I Yulhasni selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Sumetara Utara sejak putusan dibacakan;" bunyi keputusan DKPP pada poin kedua.

Selain itu DKPP juga mencopot jabatan Divisi Teknis KPU Sumut yang dipegang Benget Manahan Silitonga. Sementara lima anggota KPU Sumut lainnya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Tak hanya KPU Sumut, jabatan Ketua KPU Kabupaten Nias Barat yang diduduki oleh Famataro Zai juga ikut dicopot. Begitu juga dengan pencopotan jabatan divisi Nigatinia Galo. Sementara tiga anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dijatuhi sanksi peringatan keras.

Putusan ini berawal dari laporan Caleg Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman, ke DKPP.  Rambe menilai telah terjadi pelanggaran oleh KPU daerah karena diduga berpihak ke salah satu caleg, yakni Lamhot Sinaga.

Keberpihakan ini diduga terjadi karena Lamhot menyampaikan laporan atas dugaan penggelembungan suara melalui WhatsApp tanpa disertai dokumen dan alat bukti.

Meski laporan dilakukan tanpa bukti, KPU tetap membuka kotak suara di Kabupaten Nias Barat. Perkara ini juga dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang yang sedang digelar, KPU membantah adanya penggelembungan suara. KPU menyebut yang menggelembungkan suara justru Rambe.

Terkait pencopotan dirinya, Ketua KPU Sumatera Utara, Yulhasni, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

"Iya benar, kita hormati keputusan DKPP," kata Yulhasni kepada Analisadaily.com, Rabu (17/7) malam.

(jw/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar