Yasonna Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Penyidikan Anang Sugiana

Yasonna Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Penyidikan Anang Sugiana

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly saat memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus KTP Eleltronik, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1).

(rel/rzd)

Rabu, 10 Januari 2018 | 15:41

Analisadaily (Jakarta) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly, kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kehadiran Yasonna sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sebagai warga negara taat hukum, saya datang menyampaikan keterangan yang dianggap perlu. Isi kesaksiannya sudah saya sampaikan. Selebihnya silahkan ditanya kepada penyidik di sini,” kata Yasonna sebelum masuk ke gedung KPK, Rabu (10/1).

Yasonna yang pernah menjadi anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 menjelaskan, dirinya dimintai kembali oleh KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT. Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, bersama Setya Novanto dan Andi Agustinus.

Adapun mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah divonis tujuh dan lima tahun penjara. Sedangkan dalam kasus KTP Elektronik Anang merupakan tersangka kelima.

Yasonna Laoly ketika menjadi anggota Komisi II DPR disebut-disebut dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto menerima uang pengadaan KTP Elektronik senilai USD 84 ribu.

Selain itu, ikut disebut pula Olly Dondokambey selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI saat kasus ini bergulir, disebut menerima uang USD 1,2 juta. Ganjar Pranowo disebut menerima USD 520 ribu. Namun dari ketiga kader PDI Perjuangan ini membantah semua atas kabar tersebut.

Sekadar informasi, sebelumnya Hakim ketua Jhon Halasan Butar Butar dalam suatu persidangan di pertengahan Maret 2017, membacakan berita acara pemeriksaan mengenai bagi-bagi duit dalam proyek KTP Elektronik mencapai Rp 5,9 triliun dengan kompensasi Andi Agustinus memberi fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

Hakim saat itu, sempat bertanya kepada sejumlah saksi mantan anggota komisi II DPR mengenai pembagian duit dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong periode September-Oktober 2010, di ruang anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Golkar, Mustokoweni Murdi. Padahal,  pada 18 Juni 2010 Mustokoweni Murdi telah meninggal dunia.

Menkumham ketika dikonfirmasi hal tersebut kembali mengatakan, isi kesaksiannya atas pengadaan KTP Elektronik sudah saya sampaikan ke penyidik KPK. “Selebihnya silahkan ditanya kepada penyidik di sini,” ungkapnya.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar