WALHI Sumut: Penyelamatan Ekosistem Batang Toru Harus Jadi Agenda Utama

WALHI Sumut: Penyelamatan Ekosistem Batang Toru Harus Jadi Agenda Utama

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Dana Prima Tarigan (kiri)

(rzp/eal)

Kamis, 20 September 2018 | 17:55

Analisadaily (Medan) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menuntut penghentian pembangunan PLTA Batang Toru karena potensi bahaya lingkungan dan kerugian ekonomi yang besar. Proyek ini berada di area Sesar Besar Sumatera (The Great Sumatra Fault) yang berpotensi sebagai pusat gempa bumi.

"Dalil pembangunan PLTA yang ramah lingkungan menjadi tidak sinkron, karena besarnya ekosistem yang dikorbankan," kata Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Dana Prima Tarigan, Kamis (20/9).

Dikatakannya, penyelamatan ekosistem Batang Toru dan potensi kerugian negara dibahas dalam acara Konferensi Pers yang digelar di Jakarta. Hadir sebagai pembicara dirinya sendiri, Manajer Kampanye WALHI Eksekutif Nasional, Dwi Sawung, Akademisi Universitas Sumatera Utara, Jaya Arjuna dan Ketua Forum Konservasi Orangutan Sumatera, Kusnadi Oldani.

Dana menjelaskan, pihakny bersama-sama dengan beberapa akademisi terus menyuarakan untuk penghentian pembangunan PLTA Batang Toru. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, sehingga seharusnya Presiden Joko Widodo sendiri membatalkannya.

Sebagai Indepentend Power Producer (IPP), lanjutnya, PLTA Batang Toru akan mempunyai nilai keekonomisan harga jual listrik ke PLN yang sangat rendah. PLTA ini akan menjadi PLTA termahal di Indonesia, dilihat dari biaya investasi dan harga jual per Kwh, sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap PLN.

"Kami selalu mencoba membuka ruang dialog dengan pemerintah. Kami juga sudah menyurati Bank of China yang menjadi penyandang dana proyek ini. Mereka akan memberikan jawaban pada 31 Agustus lalu. Tapi saat kami minta konfirmasi lebih lanjut, pihak Bank of China hanya memberikan jawaban normatif," ucapnya.

Akademikus Universitas Sumatera Utara, Jaya Arjuna menjelaskan, proyek PLTA Batang Toru akan mengancam kehidupan masyarakat di sekitar hilir sungai. PLTA ini akan menggunakan sistem peaker, yaitu membendung sungai untuk mendapatkan debit air yang cukup untuk menggerakkan PLTA.

"Dengan sistem ini, maka masyarakat bagian hilir hingga ke pesisisr pantai,   yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan dan petani akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampak negatifnya," sebutnya.

Jaya Arjuna menambahkan, AMDAL  PLTA Batang Toru bermasalah karena tidak memberikan kajian yang jelas. Misalnya saja soal wilayah yang merupakan wilayah gempa bumi, dan juga soal penanganan fluktuasi air dari sekitar 60 m kubik/detik menjadi 2,5 m kubik/detik.

"PLTA juga tidak memiliki rencana pengelolaan lingkungan (RKL dan RPL) yang jelas. Dengan debit air yang dibendung diperkirakan mencapai 3,6 juta liter, maka bila terjadi banjir akan menimbulkan bencana besar di wilayah hilir yang tercakup wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah," ungkapnya.

Ketua FOKUS, Kusnadi Oldani mengatakan, daerah pembangunan PLTA merupakan wilayah habitat Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis), yang merupakan spesies paling langka di dunia. Bila pemerintah membiarkan perusakan terhadap ekosistem mereka, tentu hal ini akan menjadi sorotan dunia.

"Menteri LHK sudah meminta Drjen KSDAE untuk memberikan pengawasan melekat. Saat ini pihak BKSDA sudah mendapatkan temuan bahwa orangutan sudah mulai hidup tersegregrasi. Orangutan hidup terpisah di blok Barat dan Timur, padahal  proyek ini baru tahap awal," terang Kusnadi.

Terkait gugatan yang dilayangkan, Kuasa Hukum WALHI untuk gugatan pembatalan izin lingkungan PT. NSHE di Batang Toru berharap adanya keputusan sela di PTUN Medan untuk menghentikan sementara semua kegiatan di lapangan, sampai ada keputusan hukum yang pasti.

(rzp/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar