Walhi Sumut dan Dinas ESDM Bentuk Tim Joint Monitoring Izin Tambang

Walhi Sumut dan Dinas ESDM Bentuk Tim Joint Monitoring Izin Tambang

Walhi Sumut (Int)

(rel/rzd)

Jumat, 30 Juni 2017 | 22:21

Analisadaily (Medan) - Untuk mengawasi sebelas izin usaha pertambangan yang masih berjalan, Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara (ESDM Sumut) menjalin joint monitoring izin pertambangan.

Tim joint monitoring terdiri dari lima orang, di dalamnya berisi 2 orang dari Dinas ESDM Sumut, yakni Dedy Kurniawan Nasution dan Endill Kristy Karo-karo serta 3 orang dari Walhi Sumut, yakni Khairul Bukhari, Sandrak Manurung, Dony Latuparisa.

"Dengan adanya joint monitoring, diharapkan dapat menyelamatkan kawasan hutan sekitar 31.375 hektare dari ancaman pertambangan yang tidak mematuhi aturan," kata Direktur Walhi Sumut, Dana Tarigan, Jumat (30/6).

Dijelaskannya, perbaikan tata kelola di sektor perizinan tambang diharapkan juga dapat memperbaiki citra Sumut di bidang pengelolaan sumber daya alam, yang sampai saat ini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya juga mengapresiasi keterbukaan Dinas ESDM Sumut terhadap publik terkait perizinan tambang.

"Mudah-mudahan tim bekerja maksimal dan secepatnya me-review izin-izin yang sudah dikeluarkan, dan mengajukan pencabutan izin yang tidak clean and clear," sebutnya.

Menurutnya, selama ini banyak permasalahan perizinan yang dikeluarkan Dinas Pertambangan di kabupaten/kota sangat amburadul. "Bisa dikatakan Dinas ESDM Provinsi saat ini cuci piring persoalan yang ditimbulkan dinas di kabupaten/kota. Harapannya ini tidak hanya memindahkan persoalan dari kabupaten/kota ke provinsi. Tetapi bisa mencakup lebih luas persoalan yang mendasar," ucapnya.

Dana menambahkan, Walhi Sumut telah mengusulkan dan merekomendasikan kepada Dinas ESDM Sumut untuk mencabut 2 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Panca Karya Prima seluas 31.070 hektare dan PT Surya Kencana Pertiwi Tambang seluas 39.550 hektare.

Hal itu dikarenakan perusahaan tersebut tidak beroperasi sama sekali dan telah mengembalikan IUP. Setelah dianalisis atas kerja keras menyelidiki mengenai kewajiban yang harus dilunasi kedua perusahaan, pada bulan Mei kemarin Dinas ESDM Sumut sudah merekomendasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTST) untuk dicabut IUP dan eksplorasi dua perusahaan tersebut.

Inspektur Dinas ESDM Sumut, Dedy Kurniawan Nasution mengatakan, ada nilai positif dari tim joint monitoring sebagai media edukasi bagi masyarakat, terutama pemangku kepentingan.

"Tim joint monitoring ini bekerja sejak Mei dan direncanakan bekerja sampai Desember 2017 dan akan diperpanjang jika masih dibutuhkan," terangnya.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar