Upaya Ditjen Imigrasi Cegah TPPO Kejahatan Transnasional

Upaya Ditjen Imigrasi Cegah TPPO Kejahatan Transnasional

Ilustrasi (Ist).

(rel/rzp)

Kamis, 18 Mei 2017 | 09:13

Analisadaily (Jakarta) - Salah satu upaya mencegah lebih banyak lagi warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus menjadi TKI non-prosedural, Kantor Imigrasi (Kanim) menunda penerbitan paspor.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Maryoto Sumadi, saat konferensi pers bersama Bareskrim, Ditjen Bina Penta, dan BNP2TKI di Ruang Bareskrim Polri, Rabu (17/5) kemarin.

“Negara telah hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para WNI yang akan mencari kerja dan berpergian ke luar negeri, agar terhindar dari kejahatan trans-nasioal yang terorganisir,” kata Maryoto, seperti ditulis Analisadaily.com, Kamis (18/5).

Dijelaskannya, 10 besar Kantor Imigrasi (Kanim) yang banyak melakukan penundaan penerbitan paspor WNI adalah Kanim Batam 250 orang, Kanim Tanjung Perak 220 orang, Kanim Jember 191 orang, Kanim Wonosobo 159 orang, Kanim Pamekasan 153 orang.

Kemudian Kanim Kediri 147 orang, Kanim Medan 146 orang, Kanim Blitar 143 orang, Kanim Singkawang 122 orang, Kanim Mataram 115 orang. Bahkan motif yang digunakan WNI demi mendapatkan paspor dengan alasan akan bekerja ke luar negeri beragam.

“Seperti memalsukan identitas diri, memberikan informasi palsu, memberikan data dukung (rekomendasi dari instansi terkait) yang tidak valid,” jelasnya.

Berdasarkan data sepanjang tahun 2017 yang tercatat per 12 Mei, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah melakukan upaya penundaan penerbitan paspor kepada 3.293 WNI yang terdapat di 96 Kanim di seluruh Indonesia.

Sementara untuk data total ditundanya keberangkatan WNI yang akan bekerja ke luar negeri dengan dugaan menjadi bagian operasi kejahatan trans-nasioal yang terorganisir, sebanyak 718 WNI. Mereka ditunda keberangkatannya terdapat di 24 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Adapun terdapat 10 besar TPI yang banyak melakukan penundaan keberangkatan WNI keluar negeri. TPI Soekarno Hatta 144 orang, TPI Juanda 131 orang, TPI Batam 113 orang, TPI Kualanamu 105 orang,  TPI Husen Sastranegara 66 orang.

Selain itu TPI Ngurah Rai 40 orang, TPI Entikong 25 orang, TPI Tanjung Balai Karimun 15 orang, TPI Halim Perdana Kusuma 13 orang, TPI Tanjung Pinang 13 orang.

“Modus yang banyak digunakan adalah menyuap petugas konter imigrasi, tidak memiliki data dukung yang valid, tidak dapat menjelaskan maksud dan tujuan ke luar negeri, menggunakan pesawat pribadi,” ujarnya.

Maryoto menyebut, jika pada saat mengajukan permohonan dan wawancara teridentifikasi adanya dokumen yang tidak valid dan lengkap, Kanim berwenang melakukan penundaan penerbitan paspor. Begitu juga dengan pada saat WNI mau bepergian ke luar negeri.

“Maklum bila salah satu upaya langkah strategis Ditjen Imigrasi dalam menanggulangi TPPO itu selalu memeriksa pengajuan permohonan paspor oleh WNI di Kanim. Dan keberangkatan calon penumpang WNI di TPI beberapa daerah, petugas imigrasi di TPI berwenang menunda keberangkatan WNI jika teridentifikasi adanya dokumen yang tidak valid dan lengkap,” terangnya.

(rel/rzp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar