Tuntutan Mahasiswa Papua Akan Disampaikan ke Mabes Polri

Tuntutan Mahasiswa Papua Akan Disampaikan ke Mabes Polri

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Brilian Moktar, menemui puluhan mahasiswa Papua di depan Kantor DPRD Sumut, Senin (19/8)

(jw/eal)

Senin, 19 Agustus 2019 | 15:56

Analisadaily (Medan) - Tuntutan Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Sumatera Utara yang meminta aksi intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya akan disampaikan kepada Kapolri.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Brilian Moktar, saat menemui puluhan mahasiswa Papua yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (19/8).

"Kita akan sampaikan ini kepada Kapolri untuk segera ditindaklanjuti," tegas Brilian.

Brilian juga mengimbau agar kasus ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Sebab di banyak daerah juga sudah digelar aksi serupa.  

"Saya meminta aparat kepolisian dan aparat TNI untuk memproses kasus ini secara benar. Karena mereka juga anak bangsa kita," pintanya.

Menurut anggota dewan dari PDIP Perjuangan ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang tidak memiliki perbedaan ras, suku dan agama. Indonesia semua merupakan satu kesatuan yang dibalut dalam Bhineka Tunggal Ika.

"Oleh karena itu apa yang disampaikan adik-adik kita, mahasiswa Papua yang ada di Sumut ini akan kita sampaikan ke Mensesneg, Mabes Polri dan Mabes TNI," ucapnya.

"Kita akan selesaikan kasus ini, tidak ada perbedaan di Indonesia, kita semua satu," pungkas Brilian.

Sebelumnya Ketua IMP Sumut, Agustinus Goo, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk menuntut aparat negara dan organisasi masyarakat bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Selain itu mereka juga meminta Presiden turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

"Bapak Presiden Joko Widodo mohon melihat dengan mata dan hati, selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di atas Tanah Papua, terutama terhadap mahasiswa," jelasnya.

IMP juga berharap Jokowi segera bertindak tegas dan cepat menyelesaikan masalah rasisme di Surabaya. Karena masalah ini sudah berlangsung cukup lama, pelanggaran HAM sudah banyak terjadi.

"Itu yang kami sampaikan ke DPRD Sumut agar diaspirasikan ke pusat untuk menyelesaikan masalah ini," tukasnya.

(jw/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar