TKN: BPN Jangan Asal Bicara Soal Hutang

TKN: BPN Jangan Asal Bicara Soal Hutang

Prabowo-Sandi (FOTO: Istimewa)

(rel/rzd)

Selasa, 29 Januari 2019 | 19:18

Analisadaily (Jakarta) - TKN pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin meminta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhenti memainkan isu utang selama kampanye Pilpres 2019. Hal itu menanggapi pernyataan Prabowo bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pencetak utang.

Juru bicara TKN, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, isu utang yang dimainkan kubu Prabowo tidak disertai dengan data dan fakta.

“Hak Prabowo untuk memainkan isu apapun. Tapi seharusnya disertai dengan data dan fakta. Jangan asal bicara,” ujar Ace dalam pesan singkat, Selasa (29/1).

Ace menuturkan, Prabowo tidak sepantasnya menyebut Menkeu di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pencetak utang. Sebab, ia menyebut apa yang dilakukan Sri Mulyani sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, ia menilai penyataan yang diucapkan Prabowo terhadap Sri Mulyani secara tidak langsung telah menghina Kementerian Keuangan yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan sebaginya.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, seluruh rakyat dapat melihat secara transparan berapa besar utang Indonesia saat ini. Ia menyebut utang Indonesia per-Desember 2018 tercatat sebanyak Rp 1.418 triliun atau 29,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berdasarkan data sementara sebesar Rp 14.735 triliun.

“Itu berarti utang pemerintah masih aman alias jauh di bawah batas yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan, yaitu 60% dari PDB,” ujarnya.

Di sisi lain, politisi Golkar ini menilai pemerintah Jokowi-JK selama ini berhati-hati dan akuntabel dalam mengelola utang. Hal itu, seiring dengan berjalannya reformasi struktural serta bauran kebijakan moneter, fiskal, makro prudensial, dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.

Segala tindakan yang dilakukan pemerintah itu, membuat Indonesia mendapat peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat kredit utama di dunia.

“Dengan peringkat investment grade tersebut, pemerintah dapat menekan cost of fund utang di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile pada tahun 2018 lalu,” ujar Ace.

(rel/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar