Sutrisno Pangaribuan: Gubernur Tidak Boleh Asal Bicara

Sutrisno Pangaribuan: Gubernur Tidak Boleh Asal Bicara

Sutrisno saat menemui Hasan.

(csp/rzd)

Rabu, 24 April 2019 | 17:31

Analisadaily (Medan) - Sutrisno Pangaribuan, salah satu Juru Bicara Tim Kampanye Daerah Pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, tentang Dahlan Hasan Nasution yang berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi merespon surat permohonan berhenti Bupati Madina yang dikirim kepada Presiden Jokowi. Edy menilai seorang kepala daerah harus netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Republik Indonesia pada Rabu 17 April 2019.

"Jika Gubernur memahami posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, seharusnya beliau mengundang Bupati Mandiling Natal memberi penjelasan terkait suratnya kepada Presiden Republik Indonesia. Apabila dibutuhkan, Gubernur dapat mendatangi Bupati. Langkah tersebut jauh lebih penting dibandingkan memberi penilaian di depan publik," kata Sutrisno, Rabu (24/4).

Sampai detik ini, lanjutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum pernah merilis berita terkait netralitas kepala daerah di Sumatera Utara. Maka menurut Sutrisno, sangat tidak tepat jika gubernur justru memberi penilaian soal netralitas kepala daerah.

"Ada baiknya Gubernur membaca surat Bupati Mandailing Natal, baru kemudian memberi komentar. Bila Edy Rahmayadi menemukan ada upaya terstruktur, sistematis, dan massif, dari Dahlan terkait arahan, dukungan dari ASN di Pemkab Madina, maka seharusnya beliau membuat laporan kepada Bawaslu. Bukan menyampaikan penilaian kepada publik," sambungnya.

Dalam negara demokrasi, Sutrisno menilai, perbedaan pilihan politik itu sah, namun demokrasi juga mensyaratkan etika dan akal sehat.

"Demokrasi tidak sama dengan 'asbun', sehingga Gubernur tidak boleh asal bicara. Setiap pejabat publik tidak boleh sembarangan memberi penilaian yang bukan kewenangannya di depan publik," kata Sutrisno dalam siaran persnya seperti yang diterima Analisadaily.com.

Sebaiknya tunggu sikap resmi Menteri Dalam Negeri, yang diberi kewenangan oleh Negara untuk menanggapi 'surat permohonan berhenti dari jabatan Bupati' yang ditujukan kepada Presiden RI.

"Kita hentikan semua polemik atas surat tersebut, sampai kemudian ada jawaban resmi dari Presiden melalu Menteri Dalam Negeri," tutur Sutrisno yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

(csp/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar