Surat Mendikbud Terkait Siswa Ilegal di SMAN 2 dan 13 Medan

Surat Mendikbud Terkait Siswa Ilegal di SMAN 2 dan 13 Medan

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara

(jw/eal)

Kamis, 24 Mei 2018 | 21:13

Analisadaily (Medan) - Empat hal disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, terkait polemik mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, pernyataan tersebut berdasarkan surat nomor 420/859/2018 tanggal 30 Januari 2018.

"Dalam surat itu tertera empat perihal permasalahan SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan," kata Abyadi, Kamis (24/5).

Abyadi menjelaskan bahwa empat perihal itu adalah calon peserta didik di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan yang dinyatakan tidak lulus PPDB online tahun pelajaran 2017/2018 tidak dapat disebut sebagai siswa pada sekolah yang bersangkutan.

"Kedua adalah memperhatikan perlunya penyelesaian masalah yang dimaksud, pemerintah daerah wajib menjamin terpenuhinya hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan," jelasnya.

Kemudian, lanjut Abyadi, rencana pendirian sekolah terbuka dalam rangka untuk pemenuhan hak anak dalam memperoleh layanan pendidikan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Yang terakhir atau yang keempat adalah pemerintah daerah provinsi perlu mengawasi proses penyelenggaraan PPBD di satuan pendidikan agar pelaksanaan PPBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ungkap Abyadi.

Masuknya ratusan siswa di luar jalur resmi di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan, menurut Abyadi merupakan catatan buruk bagi Pemprov Sumut pasca pelimpahan kewenangan mengelola pendidikan tingkat SMA/sederajat.

"Peristiwa di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan menjadi catatan buruk bagi Pemprov Sumut," ujarnya.

Abyadi menambahkan, kecurangan dalam penerimaan siswa baru akan berimbas secara langsung terhadap peserta didik itu sendiri. Karenanya para orang tua juga diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap risiko yang akan diterima anaknya jika memaksakan masuk ke sekolah negeri tanpa melalui prosedur yang resmi.

"Siswa yang masuk di luar jalur resmi tidak akan mendapatkan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik selaku data resmi siswa yang tercatat di Kementerian Pendidikan," jelasnya.

"Kalau orang tua tetap memaksakan juga, maka para siswa itu tidak masuk dalam Dapodik di sekolah tersebut. Kecuali mereka ikut program passing out, baru mereka masuk Dapodik," pungkas Abyadi.

(jw/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar