Sudah Jalani 4 Tahun Penjara, Bonaran Situmeang Kembali Dituntut 5 Tahun Penjara

Sudah Jalani 4 Tahun Penjara, Bonaran Situmeang Kembali Dituntut 5 Tahun Penjara

Raja Bonaran Situmeang usai menjalani persidangan di PN Sibolga, Senin (8/7)

(jw/eal)

Senin, 8 Juli 2019 | 20:22

Analisadaily (Sibolga) - Setelah menjalani hukuman empat tahun penjara dalam kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, majelis hakim kembali menjatuhkan hukuman terhadap Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Raja Bonaran Situmeang, dengan hukuman lima tahun penjara karena menyembunyikan asal-usul uang yang diduga hasil tindak pidana penipuan.

"Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dengan pidana dalam Pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," kata majelis hakim yang diketuai Maratua Sagala di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga, Senin (8/7).

Raja Bonaran Situmeang dinyatakan terbukti menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana tiga bulan kurungan," ucap Maratua.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), Syakhrul Effendy Harahap, menuntut Bonaran agar dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Persidangan tersebut sempat diwarnai kericuhan lantaran pendukung Bonaran yang hadir tidak terima dengan putusan itu. Mereka menyoraki hakim setelah vonis dibacakan.

Menyikapi putusan majelis hakim, Bonaran menyatakan dirinya akan menempuh upaya banding.

"Saya pasti banding, tadi pada saat di persidangan pikir-pikir karena dalam tujuh hari itu mau buat memori banding," terang Bonaran usai persidangan.

Menurut Bonaran, dua alat bukti tidak dapat dihadirkan di persidangan. "Sekarang kita tanya, mana dua alat buktinya?" tanyanya.

Berdasarkan dakwaan, perkara ini bermula saat saksi Efendi Marpaung dan istrinya saksi Heppy Rosnani Sinaga beberapa kali ke rumah dinas Bonaran yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah.

Mereka menagih janji terdakwa untuk membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri yang dananya dipinjam terdakwa dengan jaminan surat tanah milik Efendi dan Heppy.

Namun Bonaran meminta keduanya bersabar. Dirinya pun memberitahukan kepada Efendi dan Heppy bahwa ada penerimaan CPNS di Pemkab Tapanuli Tengah pada 2014. Bonaran menawarkan kepada suami-istri itu untuk mencari calon CPNS. Dia menjanjikan akan menjadikan calon yang diusulkan sebagai PNS di Pemkab Tapteng.

Bonaran menyampaikan biaya untuk mengurus kelulusan CPNS di Pemkab Tapteng Rp 135 juta untuk D3 dan Rp 165 juta untuk S1. Padahal dia mengetahui tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS/PNS di lingkungan Pemkab.

Ketika penerimaan CPNS Kabupaten Tapteng tahun 2014 dibuka, beberapa orang menghubungi Efendi dan Heppy yang dikenal dekat dengan Bonaran. Mereka meminta bantuan agar anak atau keluarganya diuruskan supaya lulus CPNS di Pemkab Tapteng. Efendi dan Heppy kemudian menemui terdakwa di rumah dinasnya dan mengajukan delapan calon yang ingin masuk CPNS dari pihaknya.

Setelah mereka mendaftar dan mendapat nomor ujian, Efendi secara langsung mengantarkan nomor ujian tujuh orang calon kepada terdakwa. Sementara satu orang calon lagi diserahkan Rolan Pasaribu kepada terdakwa.

Sebelum ujian CPNS di Pemkab Tapteng, terdakwa meminta Efendi dan Heppy Rosnani Sinaga untuk mengirimkan uang dengan alasan sebagai biaya pengurusan calon untuk masuk menjadi PNS.

Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, peruntukan uang itu, terdakwa menyerahkan secara langsung rekening nomor: 107-000-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung di Bank Mandiri kepada saksi Efendi di rumah dinasnya.

Padahal Bonaran mengetahui uang itu berasal dari tindak pidana dengan menjanjikan kepada saksi Efendi dan Heppy untuk meluluskan delapan orang calon PNS pada saat Penerimaan CPNS Pemkab Tapteng 2014.

Setelah menerima nomor rekening atas nama Farida Hutagalung, pada tanggal 30 Januari 2014 Heppy mentransfer Rp 120 juta ke rekening tersebut. Selanjutnya pada 3 Februari 2014, dia mentransfer Rp 500 juta. Sebanyak Rp 570 juta juga diserahkan langsung kepada terdakwa. Total jumlah uang yang diterima Bonaran untuk meluluskan delapan calon CPNS sebanyak Rp 1.240.000.000.

Saat pengumuman, ternyata delapan calon yang diajukan tidak lulus. Ketika hal itu diberitahukan kepada Bonaran, dia hanya mengatakan, "Kita coba tahun depan". Namun dia tidak mengembalikan uang yang sudah diterimanya.

(jw/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar