Soal Kenaikan Tarif, Gubsu Dinilai Abaikan Rekomendasi Ombudsman

Soal Kenaikan Tarif, Gubsu Dinilai Abaikan Rekomendasi Ombudsman

PDAM Tirtanadi.

(ns/rzp)

Selasa, 26 September 2017 | 14:37

Analisadaily (Medan) - Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) menilai, langkah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi untuk membatalkan SK Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi juga belum dilakukan. Padahal, Komisi C DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut sudah memaksa Gubsu untuk membatalkan atau menunda kenaikan tarif.

"Kita kecewa karena Gubsu dan PDAM Tirtanadi melanggar prosedur penyesuaian tarif menurut undang-undang pelayanan publik dan Perda No. 10 Tahun 2009," kata Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar, Selasa (26/9).

Dari sini ia melihat, jika Gubsu kembali menunjukkan arogansinya dengan melecehkan Ombudsman Sumut karena menganggap proses investigasi yang dilakukan dan rekomendasi Komisi C DPRD Sumut bagai angin lalu.

"Tentu yang menjadi pertanyaan dalam benak pelanggan PDAM Tirtanadi, mengapa Gubsu tidak mau bergeming untuk berjiwa besar membatalkan kenaikan tarif air? Semua lembaga konsultasi merekomendasikan untuk membatalkan kenaikan tarif yaitu Ombudsman, Kemendagri dan Komisi C DPRD Sumut. Apakah ada aroma korupsi, kongkalikong atau ada kaitannya dengan Pilgubsu 2018 di dalam kebijakan kenaikan tarif ini?" tanyanya.

Di sisi lain pihaknya juga menilai jika Gubsu sedang melecehkan PTUN Medan yang menyidangkan Gugatan TUN pembatalan tarif air yang diajukan LAPK dan anggota Komisi C DPRD Sumut, Muchrid Nasution.

Sejak Gugatan didaftarkan Juli lalu, sudah 7 kali persidangan, Gubsu mangkir. Gubsu dinilai tidak taat hukum dan berusaha memperlambat proses selesainya gugatan ini.

"Cukup beralasan penggugat atau pelanggan PDAM Tirtanadi bermohon kepada hakim PTUN Medan memberikan putusan sela untuk menunda kenaikan tarif air selama persidangan belum diputuskan. Maka, ketika hakim PTUN memerintahkan kenaikan tarif ditunda, tidak ada alasan Gubsu tidak menjalankan putusan itu. Sehingga ketika Gubsu tidak menjalankan perintah PTUN Medan untuk menunda pelaksanaan kenaikan tarif air, DPRD harus melakukan angket atau interpelasi," katanya.

Ia berharap, anggota DPRD Sumut saat ini juga menggunakan hak angket atau hak interpelasinya terhadap Gubsu yang telah berulangkali melakukan pelanggaran hukum. Mulai dari pelanggaran undang-undang pelayanan publik, Perda No. 10 Tahun 2019, Permendagri No. 17 Tahun 2016, serta tidak menjalankan rekomendasi DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut.

"Anggota DPRD Sumut harus tetap mandiri, jangan takut pada pimpinan DPRD," tegasnya.

(ns/rzp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar