SMAN I Gebang Disinyalir Rawan Pungli

SMAN I Gebang Disinyalir Rawan Pungli

SMAN I Gebang (net)

(eal)

Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:33

Analisadaily (Langkat) - Sejumlah pihak menyesalkan pungutan liar (pungli) yang terjadi di SMA Negeri 1 Gebang, Kabupaten Langkat, yang membuat orang tua siswa resah.

Menurut Ketua Independen Center Survei (ICS), Hari Wahyudi, pihaknya mendapat pengakuan langsung dari sejumlah siswa yang tinggal di Dusun I Tegal Rejo, Kecamatan Gebang.

"Sampel yang kita ambil anak-anak SMA Negeri 1 Gebang yang tinggal di Dusun I Tegal Rejo," kata Hari, Rabu (14/8).

Lebih jauh Hari menjelaskan, pada bulan Juli saat siswa baru melakukan daftar ulang, mereka dikenakan uang SPP dan Osis sebesar Rp 65.000. Sementara pembayaran berikutnya dilakukan tanggal 10 September 2019.

Menurut Hari pungli dilakukan kepala sekolah berinisial MM dan pengutipan dilakukan oleh TU sekolah, F dan P. Setiap anak yang sudah membayar SPP tidak diakui satu bulannya. Hal ini disampaikan orang tua murid yang tidak mau disebut namanya karena takut anaknya tidak naik kelas.

"Saya sangat menyesalkan kutipan liar ini, pasalnya SMA Negeri 1 Gebang adalah tempat saya bersekolah dulu hingga saya bisa berkuliah sampai S2 di USU," tegas Hari.

"Saya meminta kepada Pak Gubernur Sumatera Utara agar menanggapi pungutan liar ini karena kita mau Sumatera Utara bersih dari pungutan liar. Apalagi ini dilakukan di dunia pendidikan," imbaunya.

Hari mengaku merasa kecolongan karena sudah mengadakan banyak seminar nasional pendidikan tentang radikalisme dan nepotisme.

"Kemarin kita undang Pak Tito selaku kepala polisi negara dan Pak Anwar Usman selaku Ketua MK di Surabaya dan Mataram. Ternyata di kampung halaman saya masih terjadi pungutan liar. Antisipasi dari kasus ini kita akan adakan seminar nasional. Kita akan undang Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Dirjen Pendidikan Menengah dari Kementerian Pendidikan," jelasnya.

"Pungutan liar ini dilakukan secara sistematis dan rahasia, pasalnya murid yang membayar SPP dan sebagainya tidak menerima tanda bukti pembayaran dan hanya dicatat di buku agenda besar," tukas Hari.

(eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar