Sidang Bupati Labuhanbatu Berlangsung di PN Medan

Sidang Bupati Labuhanbatu Berlangsung di PN Medan

Bupati Nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap menjalani sidang di PN Medan, Kamis (13/12)

(jw/eal)

Kamis, 13 Desember 2018 | 18:40

Analisadaily (Medan) - Bupati Nonaktif Labuhanbatu, Pangonal Harahap (49), yang didakwa menerima suap Rp 42,28 miliar dan  SGD 218.000 dari seorang pengusaha menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (13/12).

Dalam dakwaan yang dibacakan tim penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pangonal didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam dakwaannya, penuntut memaparkan bahwa Pangonal sebagai Bupati Labuhanbatu telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut, yakni menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp 42.280.000.000 serta SGD 218.000 dari pengusaha Effendy Sahputra alias Asiong.

Pemberian uang itu berlangsung sejak 2016 hingga 2018 dan diberikan melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (DPO), Baikandi Harahap dan Abu Yazid Anshori Hasibuan.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata penuntut membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim yang diketuai Irwan Effendi.

Uang sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 itu diberikan Asiong agar terdakwa memberikan beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018. Dan terdakwa pun memerintahkan jajarannya untuk memberikan proyek kepada perusahaan Asiong.

Setelah pembacaan dakwaan, Pangonal dan penasihat hukumnya tidak menyampaikan eksepsi atau keberatan. Persidangan pun ditunda hingga pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi.

"Yang akan kami buktikan di persidangan yaitu penerimaan uang atas fee-fee proyek yang ada di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu," ucap salah seorang penuntut KPK, Dody Sukmono, usai persidangan.

Untuk diketahui, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama beberapa orang lainnya di Jakarta dan Labuhanbatu pada Selasa (17/7) lalu. Dirinya diringkus saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

(jw/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar