Setelah Diperiksa Polda Sumut, Kadishub Samosir Tak Ditahan

Setelah Diperiksa Polda Sumut, Kadishub Samosir Tak Ditahan

Kapolda Sumut, Irjen Pol. Paulus Waterpauw, memaparkan empat tersangka tenggelamnya KM Sinar Bangun beberapa waktu lalu

(jw/eal)

Jumat, 13 Juli 2018 | 18:02

Analisadaily (Medan) - Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kabupaten Samosir, Nurdin Siahaan, yang menjadi salah satu tersangka dalam peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, ternyata tidak langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumatera Utara. Dia hanya dikenakan wajib lapor.

"Tersangka NS hari Jumat, 13 Juli 2018 pukul 14.00 wib dikembalikan dan belum dilakukan penahanan," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja, Jumat (13/7) sore.

Tatan menjelaskan alasan penyidik belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan karena penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi ahli. Saksi ahli tersebut merupakan ahli kelautan, ahli hukum tata negara dan BMKG.

"Jadi, tersangka NS dikenakan wajib lapor satu kali seminggu," ungkap Tatan.

Polda Sumut sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba pada Senin (18/6) lalu.‎ Kelima tersangka adalah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Samosir, Nurdin Siahan, nakhoda KM Sinar Bangun, Poltak Soritua Sagala.

Kemudian Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Golpa F. Putra, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Kabupaten Samosir, Rihad Sitanggang dan anggota Kapos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang.

Dari kelima tersangka itu, empat diantaranya sudah ditahan. Bahkan berkas perkaranya sudah diteliti Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun setelah diperiksa oleh jaksa, berkas dari empat tersangka tersebut masih ada kekurangan sehingga Kejati Sumut mengembalikan berkas itu ke penyidik Polda Sumut.

Untuk kasus ini para tersangka dijerat dengan Pasal 302 dan/atau 303 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 359 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1,5 miliar.

(jw/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar