Serikat Pekerja Pertamina Tegas Menolak Pengalihan Bisnis LNG ke PGN

Serikat Pekerja Pertamina Tegas Menolak Pengalihan Bisnis LNG ke PGN

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina UPMS 1 Sumbagut, Sutrisno, memberikan keterangan, Senin (29/7)

(rel/rzd)

Senin, 29 Juli 2019 | 16:38

Analisadaily (Medan) – Pemerintah Republik Indonesia berencana mengalihkan bisnis LNG ke PGN. Terkait hal ini, Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) 1 untuk wilayah kerja Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) secara tegas menolak.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina UPMS 1 Sumbagut, Sutrisno mengatakan, alasan menolak rencana tersebut dikarenakan Pertamina 100 persen milik negara dan juga milik rakyat Indonesia. Sementara PGN, 43 persen bukan milik Pertamina, ada publik. Di dalamnya ada swasta, nasional, juga asing.

“Kita secara tegas menolak adanya rencana pemerintah untuk mengalihkan bisnis LNG ke PGN,” kata Sutrisno di Medan, Senin (29/7).

Diungkapkan Sutrisno, rencana tersebut sangat sayangkan oleh pihaknya. Apalagi bisnis 100 persen milik negara, milik rakyat Indonesia, di bawah Pertamina harus dialihkan kepada perusahaan yang sebenarnya sudah menjadi anak perusahaan Pertamina.

“Ini akan merugikan bagi negara, karena tidak lagi 100 persen akan disetor kepada negara dalam bentuk deviden,” ungkapnya.

Sutrisno menyebut, LNG selama ini keuntungan bisnisnya diserahkan kepada negara dalam bentuk deviden dan pengembangan bisnis Pertamina, juga untuk kegiatan operasional mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan segala kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Keuntungan yang dihasilkan ataupun yang diambil dari luar negeri, disampaikan ke masyarakat Indonesia mulai dari Aceh sampai Jaya Pura, dari Sabang sampai Merauke,” sebutnya.

Terkait penolakan, Serikat Pekerja Pertamina melakukan berbagai langkah seperti aksi protes dengan memasang spanduk ancaman kepada pengambil kebijakan. Jika ini terus dilanjutkan, maka seluruh Serikat Pekerja Pertamina di Indonesia siap stop operasi demi menyelamatkan bisnis energi yang 100 persen milik negara.

“Sebelumnya Pertagas sudah dipreteli. Kita juga sudah tolak Pertagas diambil alih sama PGN, karena itu juga perusahaan untung. Kenapa tidak sinergi saja, kenapa harus pengambilalihan saham? Kenapa bisnisnya harus dialihkan?” ucapnya.

“Sinergi atau kerjsa sama boleh dilakukan perusahaan negara dengan perusahaan negara yang sebagian ada saham milik publiknya, seperti PGN. Bisa juga dengan perusahaan negara dengan perusahaan asing, dalam bentuk joint venture,” sambungnya.

Sutrisno juga mengatakan, selain tegas menolak, pihaknya memberikan masukan kepada pemerintah sebaiknya mengambil dulu saham milik swasta menjadi milik negara, dengan cara di-buy back. Jika sudah 100 persen murni milik negara, maka bisnis ini mau di-sharing ke anak perusahaan yang namanya PGN, tidak ada masalah.

“Kita tidak memberi kritik tanpa solusi. Concern kita bagaimana Migas ini bisa 100 persen milik negeri. Kita bukan sekedar mengkritik, tidak,” tegasnya.

Produksi LNG Indonesia Terbesar Kelima di Dunia

Sutrisno menerangkan, produksi LNG Indonesia saat ini 16 MT sekitar 7 persen LNG Dunia dan cadangan gas nasional sebesar 135 TSCF. Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar kelima setelah Qatar, Malaysia, Australia, dan Nigeria.

“Kapasitas kilang Indonesia sebesar 28,7 MTPA. Artinya, masih ada potensi untuk meningkat penjualan dari hasil produksi, baik untuk domestik ataupun ekspor. Pangsa pasar ekspor LNG kita kawasan Asia Pasifik dan Merika Utara. Negara importir pengguna LNG kita, Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, Meksiko, Thailand, India, dan UEA,” terangnya.

Melihat kondisi tersebut, Serikat Pekerja Pertamina mendesak pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan proses bisnis LNG yang dilakukan melalui Holding Migas ke PGN, karena menyebabkan potensi kerugian negara.

“Potensi kerugian akibat kepemilikan saham publik, swasta, nasional, dan asing tersebut di PGN sebesar 43,04 persen,” ungkap Sutrisno.

Selain di Sumut, pada hari ini aksi serupa juga dilakukan di beberapa provinsi lain seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), Kepulauan Riau (Kepri), dan Riau Daratan.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar