Serba-serbi Pelemahan KPK: Via Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

Sabtu, 24 Januari 2015 | 11:40

detikNews - Bila Anda seorang koruptor, strategi apa yang akan Anda ambil untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Setidaknya di Indonesia yang menganut trias politica, pelemahan itu bisa melalui lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, seperti yang selama ini terjadi.

Eksekutif

Eksekutif alias pelaksana pemerintahan, maka pelemahan KPK bisa melalui lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam kasus KPK, sudah beberapa kali para pejabat KPK dikrikiminalisasi oleh Polri.

Kasus terakhir, saat KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi tersangka kasus rekening tidak jelas, salah satu Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) ditahan penyidik Bareskrim Mabes Polri. BW dijerat tersangka karena menyuruh melakukan atau memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan MK dalam kasus Pilkada Bupati Kotawaringin Barat dan dikenai pasal 242 juncto 55 KUHP dengan ancaman kurang lebih 7 tahun bui. Polisi menangkap Bambang berdasar laporan masyarakat pada 19 Januari 2015.

Bila kisruh di bawah lembaga yang berpucuk pada Presiden ini tak bisa diselesaikan, maka, kisruh bisa berlarut-larut.

"Ini kan memang menjadi berlarut-larut, Presiden tak bersikap tegas. Kemudian sikap presiden yang normatif seperti itu pasti akan mengakibatkan kasus ini bergulir terus. Persaingan faktor lembaga Mabes Polri-KPK sudah berlangsung lama," jelas peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (24/1/2015).

Oce menilai, sikap normatif Jokowi yang tidak mau melakukan intervensi hukum itu sangat berbahaya, bisa sangat melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi. Bila Presiden membiarkan, maka, pemerintahan sedikit demi sedikit akan tergerogoti, dalam stabilitas dan kewibawaan.

"Itu sama saja membiarkan persoalan dua lembaga negara terjadi, terpelihara tanpa ada solusi yang jelas, mengganggu situasi keamanan dalam negeri, stabulitas politik kewibawaan pemerintahan Jokowi berpengaruh. Supaya saat ini pemerintah memikirkan cara terbaik menemukan solusi konkret. Pemerintah, kepala negara sebagai kepala pemerintahan, Jokowi harus ambil tanggung jawab, mengambil risiko," tegas dia.

Legislatif

Dari sisi legislatif atau pembuat undang-undang, pelemahan KPK juga bisa dilakukan. Lembaga legislatif dalam hal ini DPR, dinilai tidak bisa diharapkan banyak. Tercatat beberapa kali DPR membuat atau merevisi undang-undang yang sifatnya mengurangi kewenangan KPK.

"Model lain mengamputasi kewenangan KPK, disamping cara-cara kasar seperti sekarang (kriminalisasi pejabat KPK). Cara-caranya harus melalui perubahan UU melalui legislatif. Kewenganan KPK diamputasi dari berbagai UU terkait seperti UU KPK, UU KUHAP. Ada pasal-pasal tentang korupsi ingin dikurangi parlemen," papar Oce.

Revisi UU KUHAP yang berkembang di DPR, imbuhnya, berfokus pada bagaimana membatasi dan melucuti kewenangan KPK, yang selama ini justru menjadi keunggulan KPK.

"Seperti kewenangan penyadapan atau penangkapan tanpa izin atau penuntutan. Kewenangan KPK cukup besar sekarang. Jika dibatasi melalui legislasi, gagasan yang berkembang, bagaimana membatasi KPK, mengkerdilkan KPK, sama seperti institusi yang dulu kita punya, lambat laun akan dimatikan. Lama-lama mati suri," tuturnya.

Terakhir, DPR sama sekali tak berperan saat Presiden Jokowi mengajukan calon kapolri tunggal, Komjen Budi Gunawan. Padahal, sebelum fit and proper test diadakan di DPR pada 14 Januari 2015, KPK telah menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka rekening tak jelas pada 13 Januari 2015.

"Sampai saat ini kita tak bisa harapkan sikap dari DPR. Karena persoalan ini juga kekacauan ini disebabkan oleh sikap Komisi III yang tetap meloloskan Komjen Budi Gunawan. Tak banyak yang bisa kita harapkan dari DPR," sindir Oce.

Yudikatif

Lembaga yudikatif atau lembaga peradilan. UU Pengadilan Tipikor kelar direvisi oleh DPR, tahun 2009 lalu, yang mengamanatkan untuk membuat pengadilan tipikor di beberapa daerah.

Setelah beberapa terpidana korupsi disidangkan di pengadilan tipikor daerah, hasilnya, hukuman yang diterima terpidana koruptor ringan hingga bebas. Sebagai contoh nyata, Pengadilan Tipikor Bandung, yang membebaskan Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad kemudian membebaskan Wakil Wali Kota Bogor, Achmad Ru'yat dan Bupati Subang, Eep Hidayat. Terdakwa kasus korupsi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On-line Cilacap, Oei Sindhu Stefanus juga divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.

"Pengadilan tipikor di Jakarta memang cukup membuktikan punya komitmen memberantas korupsi. Cuma memang tidak terjadi di daerah-daerah, di pengadilan tipikor daerah. Ternyata apa yang ditunjukkan Pengadilan Tipikor Jakarta tidak sama dengan pola yang diterapkan di daerah," jelas Oce.

Pengadilan Tipikor di Jakarta, menurutnya, betul-betul profesional membuat keputusan, tanpa terpengaruh intervensi apapun. Bahkan, tidak terpengaruh dengan intervensi uang, politik dari berbagai macam kasus yang disidangkan di Jakarta.

"Kasus-kasus profilnya elit-elit, ketua partai dan sebagainya. Cuma problem sistem pengadilan secara umum, tidak ada konsistensi putusan. Kasus korupsi yang diputuskan di Jakarta, lebih berat hukumannya. Banyak sekali tipikor di daerah mendapatkan hukuman rata-rata 1 tahun atau 2 tahun," jelas dia.

Namun, adanya pengadilan tipikor di daerah itu lebih baik dibanding kembali lagi ke pengadilan umum. Masalah pengadilan tipikor di daerah adalah sumber daya manusia, anggaran hingga pengawasan yang tidak maksimal.

Lantas, mungkinkah nanti tersangka koruptor pilih-pilih pengadilan tipikor, lebih baik di daerah daripada di Jakarta?

"Itu terjadi ketika kasus di Semarang di mana mereka (tersangka koruptor) menginginkan kasusnya disidangkan di daerah, padahal kasusnya di Jakarta. KPK ingin membawa ke Jakarta. Ada semacam preferensi terdakwa korupsi di daerah mereka bisa mempegaruhi pengadilan. Di Jakarta mereka nggak punya pengaruh, boleh jadi putusannya akan lebih berat," jawab Oce. (nwk/fjp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar