Sejumlah Ormas Islam di Sumut Bersatu Tolak Perppu No 2 Tahun 2017

Sejumlah Ormas Islam di Sumut Bersatu Tolak Perppu No 2 Tahun 2017

Ormas Islam lakukan audiensi ke DPRD Sumut, Senin (17/7).

(jw/rzp)

Senin, 17 Juli 2017 | 14:59

Analisadaily (Medan) - Sejumlah Ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) Kota Medan dan Deli Serdang, Majelis Mujahidin Indonesia, Pondok Pesantren, HTI, Forum Umat Islam, dan BKM Masjid Agung melakukan audiensi kepada sejumlah anggota DPRD Sumut, Senin (17/7).

Dalam audiensi tersebut, sejumlah Ormas Islam di Sumatera Utara (Sumut) secara tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Ormas yang saat ini sudah diserahkan ke DPR RI. Perppu Ormas dinilai akan menambah kekisruhan kondisi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI.

"Dalam pertemuan tersebut, Ormas Islam berharap Perppu tersebut tidak menjadi pegangan pemerintah untuk membubarkan Ormas, terutama Ormas Islam. Dalam UU Ormas telah diatur tata cara pembubaran Ormas," kata Ketua Majelis Mujahidin Sumut, Nur Sahrul Ritonga.

Ormas Islam di Sumut juga mendesak DPR RI tidak memberi dukungan kepada Perppu yang justru dicurigai anti Pancasila. Apalagi situasi sekarang ini ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan, yang disebut kelompok anti Islam dan kelompok anti Pancasila.

"Kondisi ini harus dijaga dengan tidak menambah kisruh, dengan hadirnya Perppu ini," ungkapnya.

Mereka juga meminta pemerintah menjelaskan tentang anti Pancasila yang dimaksud, karena menurutnya, Ormas Islam tidak ada yang anti pancasila. Ormas Islam juga mengimbau seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu, karena ancaman dari luar tidak pernah berhenti mengingat Indonesia merupakan kantong pangan yang tidak habis digali.

"Karena ancaman terbesar bangsa ini bukan Ormas Islam, tetapi kekuatan lain dari luar yang ingin menguasai negara ini," sebutnya.

Perwakilan Forum Umat Islam, Hamdani menegaskan, mereka menolak dengan harapan untuk disampaikan pada Presiden, tidak secara nafsu mengeluarkan sesuatu yang dapat merugikan bangsa kita sendiri.

"Kemarin, mengkhususkan HTI ke depan mungkin tidak hanya HTI yang akan dibubarkan. Dalam pergerakan, HTI tidak mengubah ideologi, tapi ada penganut yang ingin menghancurkan anak bangsa," tegasnya.

Usai mendengar penjelasan dari para perwakilan Ormas Islam, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya akan meneruskan tuntutan tersebut kepada DPR RI. Catatan yang penting dari audiensi akan disampaikan ke pusat.

"Kami akan meneruskan tuntutan Ormas Islam Sumut ke DPR RI langsung ke Ketua DPR RI dan ditembuskan ke Gubernur Sumut," ucapnya.

Wagirin menambahkan, DPRD provinsi hanya mengawal UU dan peraturan pusat di daerah, sementara untuk keputusan DPRD Sumut tidak ada posisi dalam keputusan tersebut.

"Kalau masyarakat menolak kami akan teruskan, karena kami hanya menyalurkan aspirasi masyarakat. Paling lambat besok akan dikirim suratnya ke DPR RI. Karena bukan kami yang memutuskan," pungkas Wagirin.

(jw/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar