Sejak Januari, Kejari Asahan Selamatkan Uang Negara Rp 7,8 M

Sejak Januari, Kejari Asahan Selamatkan Uang Negara Rp 7,8 M

Kasi Datun Kejari Asahan, Khairurrahman Nasution dan Kasi Intel Bobby Sirait 

(aln/eal)

Kamis, 14 Desember 2017 | 20:37

Analisadaily (Asahan) - Sejak Januari sampai Nopember 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 7,8 milyar.

"Kejari Asahan telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 7,8 milyar," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan, Robert H Hutagalung, melalui Kasi Datun Khairurrahman Nasution, Kamis (14/12).

Didampingi Kasi Intel Bobby Sirait, Kasi Datun mengatakan, sebagian besar uang yang terselamatkan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag) sebesar Rp 100 juta lebih, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) sebesar Rp 11 juta lebih, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran sebesar Rp 7 milyar lebih.

"Untuk sementara dari tiga instansi ini uang terselamatkan," ungkapnya lagi.

Seperti di Dinas Koperindag, bantuan bergulir yang di tangan masyarakat secara persuasif berhasil ditarik kembali, begitu pula para Wajib Pajak di BPPD juga secara persuasif menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak dan begitu pula sebuah perusahaan berhasil disadarkan, sehingga tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan hak pekerja dan kewajiban perusahaan untuk melunasinya.

"Pelan-pelan kita lakukan pendekatan, hingga akhirnya berhasil uang negara ditarik kembali," sambungnya.

Baginya, uang negara dan juga asset dapat terselamatkan asalkan pihak ekesekutif dan yudikatif bersinergi dengan managemen yang baik untuk percepatan pembangunan di daerah.

"Kami dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha (Datun) juga melakukan bimbingan hingga pencegahan untuk terhindar dari pelanggaran hukum," ungkapnya lagi.

Kasi Intel, Bobby Sirait menambahkan, selain dari Bidang Datun, Bidang Intelijen yang dipimpinnya itu melalui wadah Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan daerah (TP4D) ikut melakukan pendampingan sebagai langkah pencegahan timbulnya kerugian negara.

"Berdasarkan data yang sama kita di tahun 2017, pihaknya telah mendampingi 25 Organisasi Perangkat  Daerah (OPD) dengan total keuangan negara sebesar Rp 1 triliun lebih," ungkap Boby lagi.

Di samping itu, TP4D juga melakukan pendampingan terhadap 167 kepala desa dalam pengelolaan dana desa dengan total sebesar Rp 132 milyar lebih.

"Pendampingan yang dilakukan semata-mata untuk pencegahan dari sisi penerapan hukum, aturan-aturan baik dalam hal pengadaan barang dan jasa maupun aturan yang terkait agar tidak terjadi perbuatan korupsi yang akan merugikan keuangan negara," ungkapnya lagi.

(aln/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar