Sanksi Diskualifikasi Menanti Bagi Paslon Jika Lakukan Politik Uang

Sanksi Diskualifikasi Menanti Bagi Paslon Jika Lakukan Politik Uang

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA, di Lapangan Istana Maimun, Medan, Rabu (14/2).

(aa/rzp)

Rabu, 14 Februari 2018 | 18:07

Analisadaily (Medan) - Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Syafrida R Rasahan mengingatkan, bagi pasangan calon ataupun tim pemenangan Pilgubsu untuk tidak melakukan politik uang dan politisasi SARA.

Dikatakan Syafrida, dengan tidak melakukan pelanggaran itu, maka dapat mewujudkan Pilgubsu 2018 damai, aman, lancar, dan penuh integritas.

"Kita tidak mau Paslon ataupun tim pemenangan melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya dapat merugikan mereka sendiri," katanya dalam acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA, di Lapangan Istana Maimun, Medan, Rabu (14/2).

Lanjut Syafrida, Pilkada serentak 2018 sudah diatur dalam undang-undang. Bagi siapa saja yang melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif, sanksi pidana berat menanti.

"Meskipun Paslon sudah ditetapkan oleh KPU, apabila hal tersebut terbukti pada pemeriksaan pelanggaran administrasi di Bawaslu, maka bisa dikenakan sanksi diskualifikasi," tegasnya.

Jika politik uang dan politisasi SARA ini terjadi, masa depan demokrasi akan dipertaruhkan dan tentunya sangat mengancam proses demokrasi di Sumut.

"Maka kami mengajak seluruh elemen, untuk ini bersama-sama tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA dalam Pilgubsu 2018," ucapnya.

Lebih lanjut Syafrida mengatakan, deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk Pilkada serentak di 8 Kabupaten/Kota di Sumut.

Dalam kesempatan itu turut hadir Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya.

(aa/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar