Saksi Ahli Kemenkumham Tegaskan, HTI Tak Sesuai dengan NKRI dan Pancasila

Saksi Ahli Kemenkumham Tegaskan, HTI Tak Sesuai dengan NKRI dan Pancasila

Sidang lanjutan terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (8/3).

(rel/rzp)

Kamis, 8 Maret 2018 | 21:00

Analisadaily (Jakarta) - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Agenda sidang kali ini, Tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat) menghadirkan dua ahli dan satu saksi fakta, serta mengajukan bukti-bukti tambahan.

Rektor UIN Sunan Kalijaga dan President of Asian Islamic Universities Association Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D yang hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan kali ini menegaskan, Al-Quran tidak pernah menyebut kata khilafah, tetapi Firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah: 30-37 adalah khalifah.

"Salah satu makna khalifah adalah orang yang mampu mengelola khilaf (kesalahan) dan ikhtilaf (perbedaan, kebhinekaan)," kata Yudian Wahyudi saat menjadi saksi ahli di PTUN, Kamis (8/3).

Dia juga mengungkapkan, setiap perbedaan pasti berpotensi memunculkan perpecahan kemudian kelemahan. Khalifah harus mampu menyelesaikan masalah-masalah ini. Sehingga sebagai problem solver harus memenuhi persyaratan untuk bidang atau jabatan yang dia pilih sendiri.

Khilafah sebagai sistem politik seperti yang ingin ditegakkan kembali oleh HTI. Hal itu karena berkaca pada sejarah bahwa Rasulullah berhasil membebaskan Kota Makkah.

"Fathu Makkah ini ternyata merupakan revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah yang disebabkan adanya dukungan dari para sahabat yang profesional dalam bidang mereka masing-masing," ungkap Yudian lagi.

Dia melanjutkan, pendirian negara khilafah seperti yang didengungkan oleh HTI berarti pemberontakan terhadap Negara Pancasila. Jika Negara Khilafah berhasil didirikan, maka NKRI akan dibubarkan dan diganti dengan negara baru. Padahal, Negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan (ijmak atau konsensus) bangsa Indonesia.

"Siapa pun, khususnya umat Islam, yang terlahir di negara pancasila terikat dengan perjanjian kenegaraan ini. Sudah sangat jelas, Al-Quran memerintahkan agar penuhilah perjanjian-perjanjian (yang kalian buat)," ucapnya.

Rektor UIN Sunan Kalijaga dan President of Asian Islamic Universities Association Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D  yang hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan, Kamis (8/3).

Rektor UIN Sunan Kalijaga dan President of Asian Islamic Universities Association Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D yang hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan, Kamis (8/3).

Menurut Yudian, penerapan pendirian negara khilafah sesuai cita-cita HTI dilarang di Indonesia, agar negeri ini aman. Khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia karena negeri ini sudah berbentuk NKRI. Dan bangsa Indonesia sudah bersatu dalam Pancasila.

"Pemberontakan terhadap Pancasila berarti pemberontakan terhadap Allah SWT," tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum pemerintah Hafzan Taher menegaskan, saksi yang dihadirkan oleh pemerintah sepakat bahwa ajaran HTI itu bertentangan oleh Pancasila dan ingin mengganti Pancasila.

"Sudah jelas khilafah yang didengung-dengungkan oleh HTI itu adalah bertentangan Pancasila, bahkan ingin mengganti Pancasila," ungkap Hafzan. "HTI sebagaimana gerakannya, semuanya itu ujung-ujungnya ingin menjadikan negara Islam," sambungnya.

(rel/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar