Resmi Dikukuhkan, KCI Sumut Jadi 'Jembatan' Pemilik Hak Cipta dan Pengguna

Resmi Dikukuhkan, KCI Sumut Jadi 'Jembatan' Pemilik Hak Cipta dan Pengguna

Pengukuhan dan pengangkatan personel Kantor Wilayah KCI Medan (Sumatera Utara).

(rel/rzd)

Sabtu, 26 Januari 2019 | 12:09

Analisadaily (Medan) - Pengurus Karya Cipta Indonesia (KCI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2014 dikukuhkan. Pengukuhan dihadiri langsung Ketua Umum KCI, Dharma Oratmangun, Jumat (25/1).

Dalam pengukuhan yang dilaksanakan di Hotel Antares, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Dharma menyerahkan surat keputusan badan pengurus yayasan KCI kepada Erucakra Mahaeru sebagai Kepala Perwakilan KCI Medan (Sumatera Utara).

Setelah pengukuhan, diharapan kepada para personel Kantor Wilayah KCI Medan (Sumatera Utara) untuk menghadirkan kinerja, seperti menjembatani kepentingan para pemilik hak cipta dan kepentingan para pengguna.

Dharma mengatakan, kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang sama, yaitu menggunakan karya cipta dan menghadirkan musik dan lagu sebagai ekspresi kebudayaan nasional. Dalam kaitan itu, fungsi dan peranan KCI, selaku lembaga manajemen kolektif hak cipta, sebagai jembatan untuk membantu para pengguna hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran.

“Di situ fungsinya, KCI membantu para pengguna agar tidak terjadi pelanggaran, juga memudahkan para pengguna menggunakan karya cipta lagu dan musik, sekaligus membantu para pemilik hak cipta untuk bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,” kata Dharma, ditulis Analisadaily.com Sabtu (26/1).

Dharma juga berharap, kehadiran KCI di Sumatera Utara serta Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), dapat memberikan ruang ekspresi yang bagus dan memicu serta memacu kreativitas dari para seniman musik, dan pencipta lagu di seluruh Sumatera Utara.

Sebab, lanjutnya, jika digairahkan semangat mencipta lagu, semangat menyanyikan, semangat memainkan lagu-lagu yang berbasis pada kebudayaan lokal, kearifan lokal di Sumatera Utara, tentunya menumbuhkembangkan industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal.

“Saya yakin sekali musisi-musisi dari Sumatera Utara ini tercatat sebagai musisi yang mendunia, tercatat sebagai musisi yang berpredikat nasional maupun internasional. Banyak di sini. Saya berharap juga, pemerintah memberikan perhatian yang serius. Saya memintakan perhatian pemerintah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sekaligus di dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi kreatif,” ucapnya.

Dharma menegaskan, di Sumatera Utara wajib hukumnya kepada KCI untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para kreator musik. Hal ini menjadi harapan besar kehadiran PAPPRI dan KCI di Sumatera Utara.

Setelah pengukuhan pengurus KCI di Sumatera Utara, dalam waktu akan dilakukan pembenahan, kemudian kerja sama dengan pihak kepolisian, pemerintah setempat, dan juga dengan Kanwil Hukum dan HAM, untuk menyosialisasikan kepada para pengguna dan pemilik hak cipta.

“Sosialisasi dilakulan agar tidak ada lagi pihak yang mengaku tidak mengerti. Padahal, hakikat undang-undang berlaku sejak ditetapkan,” tegasnya.

Selanjutnya, KCI akan memberikan penyadaran hukum kepada seluruh pihak, tentunya dengan melakukan komunikasi yang persuasif kepada para pengguna maupun pemberi kuasa. Jika sudah tidak ditemukan kesepahaman dalam hal penggunaan karya cipta, akhirnya ditempuh proses-proses hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.

“Sanksi bagi pelanggar hak cipta, undang-undang menyebutkan dengan jelas ada sanksi, baik denda secara perdata maupun sanksi pidana. Ada di dalam undang-undang, sanksinya jelas tertulis,” ujarnya.

Pengukuhan dan pengangkatan personel Kantor Wilayah KCI Medan (Sumatera Utara).

Pengukuhan dan pengangkatan personel Kantor Wilayah KCI Medan (Sumatera Utara).

Dharma menyebut, jika undang-undang sudah berlaku sejak ditetapkan, siapa pun harus tunduk, taat, dan patuh terhadap undang-undang tersebut. Hukuman bagi pelanggar hak cipta berupa hukuman penjara, dan hukuman perdata seperti membayar sekian miliar.

Lalu, ungkapnya, jika pelanggar dituntut 100 lagu, perdatanya bisa lebih banyak. Sebab di dalam undang-undang sudah diatur. Dharma menuturkan, kehadiran KCI bukan sebagai debt colector, tetapi kehadiran KCI sebagai menjembatani dan membantu para pengguna untuk tidak terjadi pelanggaran hak cipta.

“Toh, tarif kita ini paling rendah di dunia. Ini undang-undang, loh, bukan maunya KCI atau siapa pun,” ungkapnya.

Kepala Perwakilan KCI Medan (Sumatera Utara), Erucakra Mahameru mengaku akan menjalankan amanah seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum KCI, Dharma Oratmangun.

“Di PAPPRI sendiri banyak pemusik dan pencipta lagu yang kita luput dan lupa. Kita harus mengeluarkan pesan, maksudnya talen-talen penulis lagu itu ada, yakinlah. Itu mungkin yang kita akan sinergi dengan KCI, dan bisa membuahkan hasil yang bagus,” Erucakra menandaskan.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar