PWI Sumut Sayangkan Aksi Unjuk Rasa di Salah Satu Kantor Media

PWI Sumut Sayangkan Aksi Unjuk Rasa di Salah Satu Kantor Media

Ketua PWI Sumut, Hermansjah.

(hers/rzd)

Selasa, 18 September 2018 | 23:28

Analisadaily (Medan) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara menyayangkan ketidakpuasan terhadap pers dilakukan dengan cara mendemo kantor media. Padahal ada saluran yang diatur dalam Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menyalurkan ketidakpuasan.

Ketua PWI Sumut, Hermansjah, didampingi sejumlah pengurus, menyebutkan, sesuai Undang-Undang tersebut, ada dua cara yang dapat dilakukan bagi masyarakat yang komplain terhadap suatu pemberitaan.

“Pertama, menyampaikan hak jawab, kedua menyampaikan hak koreksi,” kata Ketua PWI Sumut, Selasa (18/9).

PWI Sumut menggelar Rapat Pengurus Harian bersama Dewan Kehormatan untuk menyikapi aksi demo sejumlah massa ke kantor Harian Waspada.

Hermansjah menjelaskan, pelaksanaan hak jawab merupakan hak dari seseorang atau suatu pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan mengenai dirinya yang tidak benar. Untuk itu, yang bersangkutan dapat melalui hak jawab untuk meluruskan pemberitaan, dan media yang menerbitkan wajib menerbitkannya.

Sedangkan hak koreksi dapat dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pemberitaan yang diketahuinya perlu dikoreksi. Hak koreksi ini juga disampaikan kepada media bersangkutan, dan apabila koreksi itu dinilai benar, maka media bersangkutan wajib menerbitkannya.

“Jadi, tidak ada konteks atau dasarnya ketidakpuasan terhadap suatu  pemberitaan dilakukan dengan cara mendemo surat kabar tersebut,” sebutnya.

Aksi demo semacam itu justru menurut Herman, dapat dikategorikan suatu intimidasi atau upaya menghalangi-halangi tugas wartawan.  Dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang pers tindakan semacam itu dapat dikenakan pidana penjara. Untuk itu PWI Sumut mengharapkan semua pihak memahami terhadap tugas tugas jurnalistik, dan hendaknya kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

Wapemred Waspada, H. Sofyan Harahap, membenarkan pihaknya menerima sejumlah massa yang merasa keberatan terkait pemberitaan Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno saat berkunjung ke kantornya, Minggu (16/9).

“Kami jawab dan jelaskan, tidak ada yang salah dengan pemberitaan yang dimuat di halaman depan sebagai headline. Tidak benar kalau Sandiaga melakukan manuver curi start kampanye, karena kedatangannya ke Medan berkaitan dengan agenda keagamaan, Salat Subuh di Masjid Al Jihad dan olahraga jalan sehat di Stadion Teladan, serta bersilaturahmi dengan pimpinan. Tidak ada ajakan sama sekali dari Sandiaga yang bernada kampanye memilih calon pasangan Prabowo- Sandi. Malah banyak hal positif dan baru diperoleh dalam wawancara eksklusif,” ucapnya.

Setelah dijelaskan terkait fungsi dan kebebasan pers, serta hak masyarakat untuk tahu informasi, juga jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat Pasal 28 UUD, mereka mengerti dan massa segera membubarkan diri.

“Kita harapkan aksi demo serupa tidak terulang, karena dikhawatirkan  dapat disusupi pihak-pihak yang bertujuan memanaskan suhu politik, hingga terjadi konflik di kalangan akar rumput.  Untuk itu, aparat keamanan diharapkan pro-aktif  dan menyeleksi betul aksi-aksi demo yang murni atau dengan orderan, agar tidak menjadi preseden jelek bagi pers nasional, khususnya di Sumut,” tandas Sofyan.

(hers/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar