PWI Sumut Protes Keras Penjemputan Paksa Dua Jurnalis

PWI Sumut Protes Keras Penjemputan Paksa Dua Jurnalis

PWI.

(hers/rzd)

Rabu, 7 Maret 2018 | 21:54

Analisadaily (Medan) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara memprotes keras peristiwa penjemputan paksa yang dilakukan Polda Sumut terhadap wartawan media online sorotdaerah.com atas nama Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban, pada tanggal 6 Maret 2018, terkait dugaan pemberitaan pencemaran nama baik Kapolda Sumatera Utara oleh personil Subdit II/Cyber Crime Polda Sumut.

Ketua PWI Sumut, Hermansjah, didampingi Ketua DK PWI Sumut, Sofyan Harahap, dan Sekretaris Eduard Taher menyatakan, penjemputan yang dilakukan aparat itu dinilai dapat mengancam kebebasan pers, dan tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Nota Kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan Kapolri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 - Nomor B/5/II/2017 Tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum, terkait penyalahgunaan profesi wartawan yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Tito Karnavian M.A Ph.D pada Peringatan Hari Pers (HPN) 9 Februari 2017 di Kota Ambon, Maluku.

Selain penjemputan paksa, Polda Sumut juga melakukan pemblokiran akses terhadap situs sorotdaerah.com yang dinilai bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi, pers nasional tidak boleh disensor dan tidak boleh dikenakan pelarangan siaran, terhadap pers nasional tidak boleh dibredel dan terhadap pers nasional tidak boleh dihambat dan dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya.

“Lebih jauh upaya penghilangan situs itu dinilai melanggar Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menyatakan bagi setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta,” kata Hermansjah, Rabu (7/3).

“Selain itu, sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan, dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum,” tambahnya.

Demikian pula terkait MoU Dewan Pers dengan Kapolri, PWI Sumut meminta agar Polda Sumut untuk menghentikan proses penyidikan, dan diharapkan segera berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait adanya kasus dugaan tindak pidana bidang pers.

Sebelumnya Jon Roi Tua Purba dijemput untuk diperiksa atas berita sorotdaerah.com terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw, dari seorang pengusaha di Medan. Sementara rekannya Lindung Silaban dijemput petugas Polda Sumut pada Selasa 6 Maret 2018 pukul 21.00 WIB diperiksa sebagai Pemimpin Redaksi media online sorotdaerah.com.

“Khusus proses delik pers sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik dengan menggunakan hak jawab. Oleh karena itu, kasus yang menimpa sorotdaerah.com sangat disesalkan. Mudah-mudah tidak terulang lagi di masa mendatang,” terangnya.

(hers/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar