Presiden Terpilih Dapat Gunakan Dana Kompensasi BBM

Presiden Terpilih Dapat Gunakan Dana Kompensasi BBM

(ANTARA) Politisi PDIP, Arif Budimanta.

Rabu, 27 Agustus 2014 | 19:28

Jakarta - ANTARA News, Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai dapat saja menggunakan dana cadangan risiko sosial sebesar Rp5 triliun dalam APBN-Perubahan 2014 sebagai kompensasi untuk masyarakat akibat kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

"Dalam APBN-P sebenarnya sudah tersedia dana risiko sosial Rp5 triliun yang bisa saja digunakan untuk perlindungan sosial," kata Anggota tim ekonomi Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arif Budimantaf di Jakarta, Rabu.

Arif mengatakan hal itu saat menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan Jokowi mengeluarkan kebijakan kompensasi di sisa waktu dua bulan Tahun Anggaran 2014, atau setelah pemerintahan baru dilantik pada 20 Oktober 2014.

Arif yang juga anggota Komisi Keuangan (IX) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan sebaiknya program kompensasi sudah disusun oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

"Pemerintah sekarang dong yang buat programnya, kan APBN-nya pakai yang 2014," kata dia.

Dia mengatakan Jokowi masih mengkaji segala opsi kebijakan untuk pengendalian konsumsi subsidi BBM dalam sisa waktu Tahun Anggaran 2014 dan juga dalam rencana kerja pemerintah untuk 2015.

Kajian mengenai program pengendalian subsidi BBM juga, kata Arif, akan dilakukan Jokowi pada pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu malam ini.

"Kami masih punya beberapa opsi, dan ini akan didiskusikan dengan Presiden SBY," katanya.

Menyinggung soal desakan berbagai kalangan menaikkan harga BBM bersubsidi, Arif mengatakan Jokowi tidak hanya mempertimbangkan keleluasaan ruang fiskal, namun juga kondisi sosial masyarakat, terutama daya beli masyarakat miskin. 

Dengan posisi seperti itu, kata Arif, Jokowi juga belum mengajukan perubahan asumsi besaran inflasi yang dipatok pemerintah dalam Rancangan APBN 2015 sebesar 4,4 persen.

Jika harga BBM bersubsidi naik, pasti inflasi juga akan naik. Proyeksinya, dari waktu terakhir kali naik, kenaikan Rp1.500, inflasinya naik dua persen," ujar dia.

Berbeda dengan target besaran inflasi, Arif mengatakan, Jokowi berencana mengajukan perubahan asumsi makro pertumbuhan ekonomi menjadi 5,8 persen dari 5,6 persen. Kemudian, perubahan asumsi makro lainnya yang diajukan adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp11.600 dari Rp.11.900. (I029/N002)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar