Polda Sumut Ungkap Praktik Aborsi di Medan Amplas

Polda Sumut Ungkap Praktik Aborsi di Medan Amplas

Pengungkapan praktik aborsi.

(jw/rzd)

Kamis, 30 Agustus 2018 | 10:48

Analisadaily (Medan) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) berhasil mengungkap praktik aborsi ilegal di sebuah rumah yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Siti Rejo, Kecamatan Medan Amplas.

Dalam pengungkapan kasus ini, tim dari Unit III Subdit IV Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut mengamankan dua pelaku masing-masing berinisial NFT alias T (69) pensiunan PNS, warga Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, dan KFS alias TIKA (21) warga Kelurahan Rimbo, Kecamatan Muara Tebo Provinsi Jambi.

Plh Kabid Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan, keduanya diamankan di rumah NFT yang berada di Jalan Sisingamangaraja. Penangkapan tersebut bermula dari petugas yang menerima informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang dengan sengaja melakukan aborsi dan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung mendatangi tempat praktik itu. Saat berada di TKP, petugas menemukan seorang perempuan berinisial NFT yang sedang melakukan tindakan medis terhadap seorang pasien KFS yang diketahui akan melakukan aborsi terhadap janinnya yang telah berusia empat bulan di kandungan," katanya, Kamis (30/8).

MP. Nainggolan menjelaskan, selain mengamankan para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 5 juta, satu unit tempat tidur pasien, satu bantal, satu lembar perlak, satu potong kain sarung, satu tiang infus, satu fles infus dextrose bekas, dan tiga ampul pitogen yang masih berisi.

"Para pelaku dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polda Sumut," jelasnya.

MP. Nainggolan mengungkapkan, dari keterangan pelaku, dirinya mengaku jika pihaknya sudah menjalankan praktik ilegal tersebut sejak 2012. Diduga pelaku sudah melakukan aborsi kepada pasiennya lebih dari 5 orang.

"Itu dimulai dari awal dia buka praktik ilegalnya sampai tertangkap," ungkapnya.

MP. Nainggolan menambahkan, setiap sekali melakukan aborsi, pelaku mendapat upah jasa dari pasien sebesar Rp 6 juta.

"Dalam kasus ini, para pelaku akan dikenakan dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) UU. RI No. 36 Tahun 2009 tentang UU Kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar. Dan juga dikenakan Pasal 86 jo pasal 46 Ayat 1 UU. RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dengan ancaman denda Rp 100 juta," pungkasnya.

(jw/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar