Pilkada Sumut ‘Dihantui’ 1,6 Juta Warga Belum Rekam E-KTP

MJC Desak Disdukcapil & KPU Jemput Bola

Pilkada Sumut ‘Dihantui’ 1,6 Juta Warga Belum Rekam E-KTP

Dialog publik diselenggarakan Medan Jurnalis Club (MJC), Kamis (9/11).

(rel/rzp)

Kamis, 9 November 2017 | 20:54

Analisadaily (Medan) - Kisruh kasus KTP elektronik di tingkat nasional ternyata punya cerita lain, khususnya dalam kaitan Pilkada Serentak 2018 yang akan datang.

Di Sumut, ada 1,6 juta warga yang belum​ melakukan perekaman data kependudukan dan melihat riwayat prosedur perekaman yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota selama ini, masyarakat pesimis perekamannya selesai pada saat Pilkada serentak 2018.

Masalah yang seolah tersembunyi dari publik selama ini dikupas dalam dialog publik yang diselenggarakan Medan Jurnalis Club (MJC), Kamis (9/11), di Medan Club, Jalan Kartini, Medan.

Dalam forum tersebut, Pejabat Disdukcapil Kota Medan, Arpian Saragih, menegaskan pihaknya tidak akan berani mengeluarkan surat keterangan (Suket) yang fungsinya sama dengan KTP Elektronik pada seorang warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan.

Sementara regulasi menyatakan, yang mempunyai hak suara pada Pilkada adalah WNI yang sudah terdaftar, yakni berumur 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah dan dibuktikan dengan KTP Elektronik.

Akademisi dari Unimed, Dr Bakhrul Khair Amal M.Si., menanggapi ancaman pada keberlangsungan pesta demokrasi ini, dan menyatakan stakeholder terkait harus segera mencari solusi agar tidak ada satu suara pun yang "dihilangkan" oleh proses administrasi kependudukan.

Di penghujung diskusi, Muhammad Asril, selaku ketua panitia kegiatan merumuskan sejumlah rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk mencegah hilangnya hak suara penduduk, khususnya pada Pilgubsu yang akan digelar tahun depan.

Rekomendasi tersebut antara lain agar Disdukcapil Kabupaten/Kota di se-Sumut segera mengebut perekaman data e-KTP 1.660.888 warga yang belum melakukan perekaman.

"Disdukcapil Provsu harus terus memonitoring ini. Karena rupanya perekaman e-KTP di Sumut ini masih di bawah 95 persen yang menjadi target nasional," kata Asril.

Selain itu, Asril juga mendorong agar KPU, Disdukcapil serta stakeholder lain bersinergi dan duduk bersama mencari solusi terkait tumpang-tindihnya regulasi yang ada.

"Jangan sampai nanti ada yang dihilangkan hak pilihnya karena persoalan e-KTP ini. Harus pula kita waspadai mobilisasi eksodus besar-besaran warga dari luar daerah ke daerah tang menyelenggarakan Pilkada," kata Asril.

Asril juga menyatakan, Medan Jurnalis Club akan terus mengawal kerja KPU Sumut, Bawaslu Sumut serta Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Sumut maupun Pemprovsu agar pelaksanaan Pilkada Sumut tidak menjadi ajang menghilangkan hak-hak pilih warga.

"Kami juga mendesak KPU benar-benar menyosialisasikan apa-apa yang harus diinformasikan ke warga. Salah satu alasan rendahnya tingkat partisipasi pemilih adalah kurang kenanya sosialisasi KPU ke masyarakat," tukasnya. 

(rel/rzp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar