Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Lebih Baik dari SBY

Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Lebih Baik dari SBY

diskusi bertema 'Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi' yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/4)

(rzp/csp)

Kamis, 11 April 2019 | 22:35

Analisadaily (Jakarta) - Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kuansing mengatakan, pertumbuhan ekonomi di era pemerintah Presiden Joko Widodo lebih baik dibanding era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menyampaikan ini saat diskusi bertema 'Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi' yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Hadir dalam diskusi tersebut Muhammad Iqbal, Juru Debat BPN Prabowo-Sandi; Pengamat Ekonomi, Rosdiana Sijabat dan Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing.

Usman menuturkan, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi saat ini di kisaran 5 persen. Angka pertumbuhan itu memang lebih rendah dari target pertumbuhan yang mencapai 7 persen. Namun jika melihat perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah alhamdulillah.

"Ekonomi itukan membandingkan. Dibandingkan negara G20, kita di nomor 3 setelah Tiongkok dan India. Kenapa dibandingkan dengan G20, karena size ekonominya besar," sebut Usman.

Usman menuturkan, trend pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan SBY sudah turun. Tahun 2010 sekitar 6,38%, tahun berikutnya turun 6,17%, tahun 2012 sekitar 6,03%, tahun 2013 turun ke 5,58%. Tahun 2014 Pak Jokowi dikasih angka pertumbuhan ekonomi 5,02%.

"Jadi, memang cenderung turun. Tapi setelah itu, ekonomi tumbuh terus, inflasi terjaga, daya beli seimbang," tukasnya.

Usman lebih lanjut menjelaskan, kalau harga terlalu murah, yang akan dirugikan adalah produsen. Kalau harga mahal, yang dirugikan konsumen, maka harus ada keseimbangan. Di program Jokowi, keseimbangan itu disembut tata kelola pembangunan ekonomi. PKH salah satu upaya untuk menstabilkan daya beli.

"Sekarang tinggal bagaimana cara memberikan subsidi, apakah mensubsidi orang atau barang. Kalau subsidi barang bisa salah sasaran. Contoh subsidi BBM di pemerintah sebelumnya yang mendapat keuntungan orang kaya. Sekarang, Jokowi subsidi ke orang, sehingga tidak salah sasaran yang digunakan untuk keperluan tertentu. Ini yang kami sebut keadilan ekonomi. Kesenjangan ekonomi turun karena ada program dana desa, ada PKH, BBM satu harga, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat," terangnya.

Usman juga menegaskan, jika Presiden Jokowi sudah mendorong ekonomi dari konsumsi ke produksi.

"Bagaimana kita bisa mendistribusikan hasil pertanian kalau tidak ada infrastruktur yang baik. Infrastruktur disiapkan kalau suatu ketika kita menghadapi pertumbuhan ekonomi luar biasa, kita sudah siap. Tiongkok pertumbuhan ekonomi tinggi karena pembangunan infrastruktur sangat massif," tuturnya.

"Semua bebas bicara. Tapi saya ingin sampaikan Jokowi sudah mencapai kemajuan ekonomi. Itu patut diapresiasi. Masyarakat mengapresiasi itu. Berdasarkan hasil survei, masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Tentu ada berbagai persoalan, tapi ini semua akan diperbaiki di periode berikutnya," lanjutnya.

Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Muhammad Iqbal mengatakan, Jokowi dulu berjanji pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka7 persen. Akan tetapi target itu gagal.

"Pak Prabowo akan mengurangi kebocoran anggaran dan akan meningkatkan pendapatan, bagaimana kita bebas utang. Sekarang, masyarakat menghadapi ekonomi berat, peluang kerja susah. Prabowo sandi dalam 100 hari kerja akan menurunkan tarif listrik, menaikkan daya beli, pendapatan 8 juta ke bawah bebas pajak," sebutnya.

Pengamat Ekonomi, Rosdiana Sijabat menyebutkan, tantangan pembangunan ekonomi ke depan sangat berat, karena dua faktor yakni internal dan eksternal.

Faktor eksternal adalah terjadi pelambatan kinerja ekonomi kawasan. Amerika dan China sibuk perang dagang. Eropa masalah dengan pasar keuangan. Di Asia Tenggara terjadi pelemahan permitaan barang dan jasa.

Perekonomian global akan menekan perekonomian kita. Jadi siapaun nanti yang terpilih, bagaimana meningkatkan aktivitas ekonomi dari sisi rumah tangga.

Kondisi perekonomian global akan berdampak bagi Indonesia. Siapapun nanti yang terpilih akan menghadapi tantangan cukup berat.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2018 sekitar 5,2 sampai 5,3%. Target pertumbuhan pemerintahan Jokowi cukup optimis, 7%. Tapi semua pertumbuhan ekonomi global melambat. Amerika saja pertumbuhan ekonomi 2,9%. Indonesia tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu baik. Singapura 3%. Vietnam dan Kamboja mampu mencapai 6%. Pertumbuhan 5,2% angka yang patut disyukuri untuk perekonomian yang sedang sepi. Faktor eksternal tidak bisa 100 persen kita atur.

"Catatan untuk Jokowi ke depan adalah kalau sekarang secara kasat mata lebih banyak positif daripada negatif. Ada yang negatif tapi bukan di fundamental perekonomian," tukasnya.

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing menuturkan, Persoalan utang, tidak ada pemerintahan tidak ada yang tidak berutang. Semua membuat utang, hanya sejauh mana utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk korupsi. Jangan menggunakan kekuasaan untuk koruptif sehingga utang tidak digunakan dengan baik.

"Saya berpendapat, tidak ada yang tanpa utang. Kalau utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira tidak masalah," jelasnya.

Masalahnya sekarang, lanjut Emrus, acap kali politikus menjanjikan angin surga yang tidak terukur. Soal angka pengangguran misalnya, sejauh mana angkanya menurun. Saya kira politisi tidak masuk konsep yang terukur.

Prabowo menurutnya tidak cukup hanya mengkritisi, tapi harus menawarkan konsep atau loncatan luar biasa yang tidak terpikirkan orang. Misal, menekan korupsi dengan menarik inspektorat menjadi di bawah presiden, sehingga punya kekuatan untuk mengontrol.

"Soal ekonomi yang tidak tercapai. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi sudah luar biasa 5%, karena di sisi lain ada pembangunan infrastruktur dan faktor eksternal," tandanya.

Pesan saya, kata Emrus, masyarakat sebelum memilih, lihat programnya calon, lihat rekam jejaknya, lihat history of life-nya, lihat kehidupan sehari-hari dan keluarganya, karena ini akan mempengaruhi dia dalam memimpin.

"Jangan sampai kita salah memilih dan menyesal kemudian," tandasnya.

(rzp/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar