Perppu Ormas Jadi UU, Ini Pandangan Abdul Hakim

Perppu Ormas Jadi UU, Ini Pandangan Abdul Hakim

Praktisi Hukum Sumatera Utara, Abdul Hakim Siagian

(aa/csp)

Selasa, 24 Oktober 2017 | 22:13

Analisadaily (Medan) – Lewat Sidang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesie telah mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi undang-undang.

Menanggapi hal itu, Praktisi Hukum Sumatera Utara, Abdul Hakim Siagian menyampaikan, Perppu ini menjadi UU dengan catatan revisi merupakan jalan tengah.

“Kita tahu bersama, hadirnya Perppu untuk keadaan genting, tapi kehadirannya bukanlah untuk keadaan genting. Hemat saya, standar politik lah yang berlangsung sehingga menjadi UU,” katanya kepada Analisadaily.com, Selasa (24/10).

Menurutnya, ada sisi dilematisnya, sebab jika Perppu itu ditolak tentu bisa heboh. Karena Perppu ormas ini jadi rujukan untuk membubarkan HTI, dan jika Perppu ini ditolak, lanjutnya, bayangkan tentu akan menjadi heboh bangsa ini.

“Pandangan saya, disahkannya UU ini merupakan jalan tengah. Ini harus menjadi pelajaran dan proses yang terjadi selama ini dan  evaluasi kita bersama. Itu pandangan saya,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi tetap harus menghormati putusan atas disahkannya Perppu ormas menjadi UU.

Di sisi lain, ia menyampaikan, bagi yang merasa keberatan dan menolak silahkan menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi yang sebagaimana berdemokrasi, namun dengan catatan perhatikan hak orang lain.

Dan bila sudah diundangkan dapat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Meski demonstrasi terus-terusan pemerintah jangan mengabaikan aspirasi. “Saya pikir, jadikan itu sebagai kontrol dan bahan evaluasi serta instrokpeksi bagi pemerintah,” tutupnya.

(aa/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar