Peran Rakyat Dibutuhkan Untuk Awasi Kecurangan Pemilu

Peran Rakyat Dibutuhkan Untuk Awasi Kecurangan Pemilu

Pemerhati Sosial Politik UMSU, Shohibul Anshor Siregar. (Foto: Istimewa).

(rel/rzd)

Selasa, 8 Mei 2018 | 18:21

Analisadaily (Medan) - Belakangan ini, indikasi kecurangan Pemilu makin banyak terjadi. Bahkan tak sedikit yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu.

Menyikapi hal itu, Pemerhati Sosial Politik UMSU Shohibul Anshor Siregar menilai pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan.

"Siapa pun bisa berlaku curang, termasuk oknum penyelenggara dan oknum aparat. Maka dibutuhkan pengawasan dan peran rakyat untuk menghindari kecurangan itu," kata Shohibul, Selasa (8/5).

Shohibul mengatakan itu ketika dimintai tanggapannya terkait dugaan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon) Pilgubsu 2018.

Jika profesionalisme dan independensi penyelenggara Pemilu, serta pemerintah yang berkuasa sudah sangat diragukan, Shohibul mendorong rakyat mengambil alih amanah dan kekuasaan.

"Jangankan mengawal Pilkada jujur, membatalkan Pilkada pun rakyat bisa. Ini seperti tersistematis, karena muncul kasus rekaman diduga salah satu ASN bagi-bagi sembako," ucap Shohibul.

Menurutnya, rakyat bisa membatalkan Pilkada jika penyelenggara, aparat penegak hukum serta pemerintah yang berkuasa turut berbuat curang.

"Tangkap saja penyelenggara, pejabat pemerintah dan penegak hukum yang berkonspirasi berbuat curang. Jika sudah ditangkap, maka rakyat ambil alih amanah dan membatalkan Pilkada yang tengah berjalan. Maka dari itu, jangan dianggap enteng kekuatan rakyat," tegasnya.

Untuk itu, Shohibul mewanti-wanti agar penyelenggara Pemilu dan penegak hukum bertindak profesional sesuai tupoksinya.

"Kalau ada laporan atau temuan kecurangan, prosesnya harus fair. Rakyat tentu mengawasi dan menilai. Kalau kecurangan terus-terusan dianggap tak melanggar, maka rakyat bisa bertindak. Ingat, kemaslahatan rakyat itu ada di atas segalanya, bahkan letaknya di atas konstitusi kita, karena memang konstitusi dibuat atas dasar kepentingan rakyat banyak," kata Shohibul.

Bagaimana kekuatan rakyat bisa bersatu di tengah pecah-belah dan kubu-kubu pasca Pilpres 2014 seperti saat ini?

Menjawab itu, Shohibul menggarisbawahi, di semua kubu pasti ada orang jujur yang tak menginginkan kecurangan terjadi.

"Sebagai representasi rakyat kebanyakan mereka masing-masing bekerja mengawasi, bahkan menangkap setiap pelaku kecurangan. Jika semua pelaku kecurangan dari semua institusi sudah ditangkap, maka Pilkada pun batal," tukas Shohibul.

Pengamat Politik Unimed, Dr Bachrul Khair Amal, mendorong Bawaslu Sumut segera menindaklanjuti kasus tersebut.

"Alat bukti sudah banyak beredar luas. Jika itu benar, maka ada dua aturan yang dilanggar," kata Bachrul yang juga mantan Komisioner KPU Medan tersebut.

Aturan pertama yakni UU ASN dan yang kedua UU Pemilu.

"Memang yang bersangkutan sudah membantah rekaman itu. Tapi Bawaslu harus memanggil dan mintai keterangannya di bawah sumpah," kata Bachrul.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar