Peradi Desak Gubernur Sumut Audit PDAM Tirtanadi

Peradi Desak Gubernur Sumut Audit PDAM Tirtanadi

Ketua DPC Peradi Medan, Charles JN Silalahi SH MH.

(ns/rzd)

Kamis, 26 Oktober 2017 | 17:28

Analisadaily (Medan) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi, melakukan audit terhadap manajemen PDAM Tirtanadi secara total. Permintaan ini diajukan Peradi saat menggelar konferensi pers di Kantor Peradi Medan, Jalan Sei Rokan Medan, Kamis (26/10).

"Kami mendesak Gubsu segera mengaudit PDAM Tirtanadi. Selain itu, bagi seluruh pelanggan yang terdampak langsung atau tidak langsung agar berani, bersedia menyampaikan kerugian yang dialami terkait putusnya pasokan air kepada pelanggan," kata Ketua DPC Peradi Medan, Charles JN Silalahi SH MH.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut beberapa pengurus DPC Peradi Medan lainnya, yakni Agam Sandan, SH, Torang Manurung, SH Ibrahim Nainggolan, SH, Rina Sitompul, SH Rumintang Naibaho SH dan Juara Amin Hasibuan SH.

Bukan hanya itu, pada poin selanjutnya, DPC Peradi Medan juga membuka posko pengaduan korban pemutusan pasokan air PDAM Tirtanadi pada pelanggan. Posko ini akan dibuka di Kantor Peradi Medan, Jalan Sei Rokan Medan.

"Kita mengimbau masyarakat untuk menghindari cara-cara di luar hukum dalam memperjuangkan hak pelanggan. Bagi masyarakat yang menjadi korban, selain bisa datang ke Kantor Peradi Medan, juga bisa membuat laporan lewat nomor 081330546709 atas nama posko pengaduan korban PDAM Tirtanadi," sebut Charles.

Dilanjutkannya, langkah-langkah ini dilakukan Peradi karena organisasi advokat tersebut peduli dengan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Bagi mereka, pelayanan buruk PDAM Tirtanadi bukan terjadi pada saat ini saja, melainkan banyak keluhan lainnya. Keluhan ini berupa pelayanan pelanggan dari air yang kotor, air hanya menetes, air bercampur lumpur, air yang keruh, kesalahan pencatatan meteran, dan yang terakhir adalah protes masyarakat terkait kenaikan tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Menangkap suasana kebatinan masyarakat yang sudah sangat kompleks inilah kita mengingatkan semua pihak agar melakukan langkah-langkah strategis. Peradi terpanggil untuk melakukan hal tersebut," sebutnya.

Apalagi, lanjutnya, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni di Pasal 4 bahwa secara khusus konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut termasuk berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

"Jadi ini langkah-langkah yang diambil Peradi menyikapi apa yang telah dialami masyarakat terhadap pelayanan PDAM Tirtanadi," tandasnya.

(ns/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar