Penyandang Disabilitas Bisa Diberdayakan Atas Persetujuan Menpan-RB

Penyandang Disabilitas Bisa Diberdayakan Atas Persetujuan Menpan-RB

Logo Kemenkumham RI

(rzp/eal)

Selasa, 8 Agustus 2017 | 20:46

Analisadaily (Sumut) - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan diskusi dengan beberapa organisasi dari kelompok kerja (pokja) implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni PPDI, Pertuni, Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, Sehjira, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan serta HWDI.

Diskusi dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi dan Manusia (Dirjen HAM), Mualimin Abdi. Dikatakannya, Kemenkumham untuk pengumuman penerimaan CPNS kali ini tidak melakukan rekrutmen secara mandiri, dimana model yang disepakati saat ini, baik segi formasi dan tata cara yang menentukan adalah Kemenpan-RB. Walau ada rapat bersama antara dua kementerian membahas penerimaan CPNS Kemenkumham.

"Hal-hal yang dipersyaratkan ini sudah didiskusikan bersama. Apa-apa yang telah disepakati bersama tidak sertamerta dapat diubah," kata Mualimin, Selasa (8/8).

Menurutnya, Kemenkumham menjamin tidak ada keinginan untuk melakukan diskriminasi kepada pelamar CPNS penyandang disabilitas. Sebab, untuk penerimaan CPNS 2017 ini Kemenkumham membuka lebar-lebar lowongan CPNS kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Hanya saja, porsi yang lebih besar adalah lowongan pekerjaan sebanyak 14.000 untuk posisi sipir," jelasnya.

Mualimin menyebut, lowongan bagi penyandang disabilitas di Kemenkumham yang dibutuhkan adalah 1 orang untuk posisi Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia. Bagi penyandang disabilitas yang ingin mendaftar CPNS di Kemenkumham, lowongan tersebut dijamin tetap tersedia.

"Kemenkumham mempersilahkan melamar untuk kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan syarat-syarat telah ditetapkan," sebutnya.

Kelompok pokja implementasi UU tentang Penyandang Disabilitas dalam acara diskusi menerangkan, kuota 2% harus diberikan untuk ketenagakerjaan penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah dan BUMN. Menurut wakil pokja, Ariyani, hal itu merujuk pada UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan  UU Nomor 8 Tahun 2016.

Kemudian, lanjutnya, apabila disediakan kuota sebesar 2 persen yang direncanakan menerima kurang lebih mencapai 17.000 CPNS di Kemenkumham pada 2017 ini semestinya harusnya ada 350 lowongan kepada penyandang disabilitas.

Syarat ketentuan penerimaan CPNS Kemenkumham RI

Syarat ketentuan penerimaan CPNS Kemenkumham RI

"Kita terkejut tentang surat edaran dari Kemenkumham terkait penerimaan CPNS adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas," ungkapnya.

Salah satu anggota pokja lainnya, Yeni Rosa menambahkan, ada kesulitan bagi pemberi kerja, termasuk pada Kementerian/Lembaga untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Menurutnya, pada UU Nomor 8 tahun 2016 telah mengatur pasal-pasal tentang pekerjaan bahwa pemberi kerja wajib memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas.

"Banyak cara supaya penyandang disabilitas dapat bekerja dengan baik," ujarnya.

Mendengar hal itu, Dirjen HAM menuturkan, tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di Kementerian/Lembaga. Artinya, lowongan CPNS kurang lebih sebanyak 17.000 bukan dihitung diambil dari angka 2 persen itu saja. Sebab, pemerintah mengangkat CPNS memiliki aturan sendiri mengatur hal tersebut oleh Kemenpan-RB.

"Bila pemerintah sebagaimana disebut Kementerian/Lembaga sebagai pemberi kerja, pemerintah saja digaji oleh APBN, maka untuk PNS/ASN bukanlah pemberi kerja. Penggajiannya bukan seperti bos ke anak buahnya," tuturnya.

Mualimin menambahkan, pihak Kemenkumham justru berjuang supaya lowongan posisi Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas harus tersedia.

"Nah, penyandang disabilitas dapat diberdayakan atas persetujuan Menpan-RB," tandasnya.

(rzp/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar