Pengadilan Negeri Balige Kabulkan Prapid Effendy Sigalingging

Pengadilan Negeri Balige Kabulkan Prapid Effendy Sigalingging

Kuasa hukum Effendy Sigalingging menunjukkan surat pra yudisial, Jumat (24/3)

(ns/csp)

Jumat, 24 Maret 2017 | 14:55

Analisadaily (Medan) - Majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri Balige, Azhari Pananda Ginting mengabulkan permohonan praperadilan Effendy Sigalingging.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukumnya, Jonni Silitonga, SH dan Zulkifli Lumbangaol, SH dari Kantor Hukum Peradi Deliserdang di Medan, Jumat (24/3). Dalam amar putusan, Rabu (22/3) di Ruang Utama PN Balige, hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian.

Selanjutnya hakim juga menyatakan, penetapan pemohon sebagai tersangka yang diterbitkan Polres Tobasa (termohon) melalui surat S.pgl/63/II/2017/reskrim dinyatakan batal dan tidak sah. Bukan hanya itu, hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon.

“Pertimbangan hukumnya, Polres Tobasa tidak memiliki dua alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHP dan tidak sesuai dengan mekanisme serta prosedur penyidikan tindak pidana (Perkap Kapolri No:14 Tahun 2012,” ujarnya.

Dengan dibacakannya putusan, maka penetapan status tersangka atas nama Effendy Sigalingging dinyatakan gugur. Sebelumnya, penyidik Polres Tobasa telah menetapkan Effendy tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 subsider Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan Nanser Sirait.

Menurut Jonni, hakim telah tepat dalam membuat keputusan dengan memperhatikan Pasal 77 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

“Kita apresiasi putusan majelis hakim ini,” ucapnya.

Di samping itu sebagai bentuk pembelaan terhadap hak kliennya, dia juga mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Balige dengan Nomor 15/PDT.G/2017/PN.BLG serta memberikan surat perselisihan pra yudisial kepada Kejaksaan Negeri Balige dan Kapolres Tobasa sesuai dengan Pasal 81 KUHP.

“Ini kita lakukan biar adanya penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra yudisial menunda kadaluarsa,” sebutnya.

(ns/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar