Penemu Praktik Percaloan Dijanjikan Paspor Gratis

Penemu Praktik Percaloan Dijanjikan Paspor Gratis

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Muhammad Akram (tengah), memberikan pengarahan tentang Internalisasi Pelayanan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Kamis (1/3)

(rzp/csp)

Kamis, 1 Maret 2018 | 13:45

Analisadaily (Jakarta) - Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Blitar, Muhammad Akram, menjanjikan paspor gratis bagi penemu praktik percaloan pembuatan paspor di wilayah kerjanya, di areal Kantor Imigrasi, di Jalan Raya Srengat Kabupaten Blitar.

Muhammad Akram menjelaskan, larangan praktik percaloan atau biro jasa dalam pengurusan paspor tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 07 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian.

"Segera laporkan ke saya, fotokan dan videokan keberadaan posisinya dimana. Bagi yang melaporkan akan diapresiasi dengan pengurusan paspor gratis," kata Akram, Kamis (1/3).

Menurut Akram, pembebasan biaya paspor bagi penemu calo itu sebagai bentuk tanggung jawab moral diberikan negara, atas kepercayaan publik dalam menjalankan pelayan keimigrasian.

"Biaya pembebasan biaya paspor bagi penemu calo akan diambil dari tunjangan jabatan," ungkap Kepala Kanim Kelas II Blitar ini.

Sedangkan untuk mengatasi permainan calo dengan cara pendaftaran paspor secara online, Kanim Imigrasi Kelas II Blitar mempunyai sistem penyaring tersendiri mengatasi masalah tersebut. Akram menjelaskan, bagi yang mengajukan pembuatan paspor akan disaring oleh petugas imigrasi saat sesi wawancara.

Lebih lanjut, petugas imigrasi dalam memberikan pelayanan pembuatan paspor juga mengedukasi warga terkait tujuan keberangkatan ke luar negeri. Demi mengeliminir terjadinya  perdagangan dan penyelundupan manusia.

"Karena saat mengajukan pembuatan paspor harus nama yang bersangkutan sendiri yang masuk sistem antrian online," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ronny F. Sompie mengungkapkan, pihak Imigrasi berhasil menghapus  sebanyak 63.211 akun pendaftar paspor fiktif pada bulan Januari dan Februari 2018.

Penerapan sistem pendaftaran antrian paspor secara online ini  ditemukan 500.000 akun pendaftar pembuat paspor. Kemudian terdapat 76.188 akun yang mendaftar bukan pemohon sebenarnya alias fiktif.

"Direktorat Jenderal Imigrasi Sudah menghapus akun fiktif sejak bulan Januari ada sebanyak 57.598 akun dan Februari sebanyak 5.613 akun. Totalnya 63.211 akun pendaftar paspor fiktif yang telah dihapus," terang Ronny F. Sompie.

(rzp/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar