Pemrakarsa Inovasi Perlindungan Merek, DJKI Diganjar Penghargaan LEPRID

Pemrakarsa Inovasi Perlindungan Merek, DJKI Diganjar Penghargaan LEPRID

Dirjen Kekayaan Intelektual Freddy Harris mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia di Ballroom Hotel Tentrem di Yogyakarta. (Foto: Istimewa)

Jumat, 10 Agustus 2018 | 15:41

Analisadaily (Jakarta) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID). Yaitu sebagai pemrakarsa inovasi proses sertifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dalam waktu tercepat.

Direktur Jenderal KI, Freddy Harris menjelaskan, pihaknya berharap dengan prestasi dan penghargaan itu, seluruh unit yang ada di DJKI dapat semakin terpacu menunjukkan kinerja yang baik.

"Melalui penghargaan ini, DJKI berharap dapat terus meningkatkan kinerja agar dapat melakukan terobosan-terobosan yang memudahkan masyarakat dalam pelayanan Kekayaan Intelektual," katanya, Jumat (10/8).

Freddy menambahkan, DJKI berupaya melakukan pembenahan untuk menjadi Kantor Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual berskala Internasional. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat.

"Ini merupakan upaya pembenahan DJKI menuju, the best 10 IP Office in The World," ujarnya.

Paulus Pangka, pemrakarsa sekaligus pendiri LEPRID menuturkan, pihaknya memberikan penganugerahan penghargaan atas dua prestasi yang diraih DJKI.

"Penghargaan juga diberikan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Freddy Harris atas prestasinya sebagai pemrakarsa dan inisiator inovasi indikasi geografis Online," pungkasnya.

Sebelumnya di Ballroom Hotel Tentrem di Yogyakarta, Kamis (9/8), DJKI Kemenkumham juga meluncurkan sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) secara online bekerja sama PT Bank Negara Indonesia Tbk.

"Dengan SIMPAKI memudahkan masyarakat membayarkan biaya permohonan kekayaan intelektualnya, kerena pemohon dapat memilih berbagai alternatif metode pembayaran melalui Teller, ATM, EDC, maupun Internet Banking," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, R Natanegara, saat menyimulasikan Aplikasi SIMPAKI.

Natanegara mengungkapkan, langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan penggunaan uang tunai dan transparansi keuangan negara.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Inspektur Jenderal Kemenkumham Aidir Amin Daud, dan Deputy General Manager Divisi Hubungan Kelembagaan BNI Iwan Ariawan.

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar