Pemprov Sumut dan KPK Tandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi

Pemprov Sumut dan KPK Tandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi

(Foto: Istimewa)

(jw/rzd)

Selasa, 14 Mei 2019 | 14:10

Analisadaily (Medan) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemrov Sumut) melaksanakan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan.

"KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumut melalui program pencegahan korupsi terintegrasi," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, Selasa (14/5).

Dalam komitmen tersebut, setidaknya ada 9 poin yang dijalin Pemprov Sumut dengan KPK, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan sektor strategis.

"Komitmen ini guna menjaga keberlanjutan program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumut," jelasnya.

Menurut Agus, pada sektor optimalisasi pendapatan dan manajemen aset daerah, KPK mendorong seluruh Kepala Daerah di Sumut untuk melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Sumut.

Perjanjian kerja sama itu meliputi, sertifikasi tanah pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah (terutama tanah), koneksi Host to host BPHTB, dan penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

Perjanjian kerja sama antara Pemda dengan Bank Sumut menjadi dasar untuk implementasi aplikasi alat rekam data transaksi secara online wajib pungut pajak hotel, restoran, parker, dan tempat hiburan yang dapat dipantau secara real time agar penetapan pajak lebih akuntabel dan mencegah terjadinya fraud pada penerimaan pajak daerah.

"Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Pematang Siantar menjadi pilot project dalam implementasi kerja sama ini," ungkapnya.

Dalam kesepatan ini, KPK juga melakukan beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi komite advokasi daerah yang melibatkan sektor swasta dan unsur instansi pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi, serta rapat implementasi pendidikan anti korupsi yang dihadiri seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama se-Sumut.

Selain itu ada juga bimbingan teknis Monitoring Center for Prevention (MCP) kepada para admin MCP Pemerintah Daerah seSumut. Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman admin MCP terkait dengan indikator dan upload evidence pada aplikasi MCP, dan rapat penyelesaian Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di Kelurahan Gang Buntu Kota Medan yang dihadiri oleh Pemko Medan dan BPN.

(jw/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar