Pemerintah Mulai Rehabilitasi Rumah Rusak Akibat Gempa Lombok

Pemerintah Mulai Rehabilitasi Rumah Rusak Akibat Gempa Lombok

Wapres Jusuf Kalla mengunjungi korban gempa di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8)

(csp/eal)

Selasa, 21 Agustus 2018 | 20:06

Analisadaily (Lombok) - Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, mengunjungi para penyintas yang ada di pos penampungan di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8).

Dalam kesempatan itu Wapres mengatakan bahwa pemerintah sudah memulai proses rehabilitasi rumah warga yang rusak pasca gempa beruntun sejak 29 Juli 2018 lalu.

"Pembangunan rumah rusak sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga penerima bantuan. Mereka lah yang akan membangun dan tidak ada kontraktor," kata Jusuf Kalla seperti informasi diterima Analaisadaily.com dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

"Pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk pembelian material bangunan dan Kementerian PUPR akan memberikan pendampingan cara pembangunan rumah," jelas Wapres.

Wapres juga mengingatkan agar dana bantuan tidak digunakan untuk membeli kebutuhan lain seperti rokok, sepeda motor atau televisi, tetapi dimanfaatkan secara baik untuk membeli material bangunan, semen, seng, kayu atau paku.

Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Dalam kunjungannya itu Jusuf Kalla ingin agar rumah yang dibangun tahan terhadap guncangan gempa sehingga tidak ada lagi korban jiwa akibat bangun rumah tidak tahan gempa.

"Kita mau membangun rumah yang baik, rumah yang tahan gempa. Yang harus dilakukan pembangunan rumah tahan gempa, minimum 9 SR, di sini kemarin 7 SR," harapnya.

Pembangunan satu rumah memakan target penyelesaian 1 bulan, sedangkan target pembangunan seluruh rumah rusak dalam waktu 6 bulan.

Pemerintah memberikan bantuan untuk rumah kategori rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.

Pada kesempatan yang sama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah melatih warga tentang cara pembangunan rumah tahan gempa.

Pelatihan membutuhkan waktu 1-2 hari. Dan mulai hari ini, lanjut Basuki, rehabilitasi sudah dilakukan. Ia menyebut, dalam proses ini para mahasiswa dari perguruan tinggi juga dilibatkan, sementara TNI mengawasi pembangunan rumah.

"Secara bersamaan Kementerian PUPR juga memperbaiki infrastruktur, pembangunan pasar dan sekolah. Sejumlah 43 sekolah dari 500 lebih sekolah rusak sudah mulai pembangunan. Sedangkan Kementerian Pendidikan mendirikan tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar," ucap Basuki.

Menurutnya saat ini rumah yang terverifikasi rusak mencapai 10.000-an. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei mengungkapkan, pihaknya sudah mendistribusikan bantuan dana rumah kepada 5.000 kepala keluarga.

Hingga kini Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB 2018 mencatat total rumah rusak sebanyak 73.843 unit.

Di akhir pertemuan dengan penyintas, Wapres menanggapi penanganan darurat pasca gempa. Ia menyampaikan cara penanganan pemerintah sama dengan cara penanganan bencana nasional.

Saat bencana Aceh, pemerintah pusat belum mampu dalam penanganan sehingga membutuhkan dukungan internasional.

"Namun saat ini pemerintah mampu melakukan penanganan dan telah mengerahkan sumber daya kementerian/lembaga seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, Sosial, Pendidikan dan BNPB," pungkasnya.

(csp/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar