Pemerintah Diminta Jujur Dalam Menangani KJA di Danau Toba

Pemerintah Diminta Jujur Dalam Menangani KJA di Danau Toba

Danau Toba.

(jw/rzd)

Kamis, 21 Maret 2019 | 20:46

Analisadaily (Medan) - Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) meminta pemerintah fokus dalam memberantas dampak yang disebabkan oleh Keramba Jaring Apung (KJA) hingga menyebabkan tercemarnya air Danau Toba.

Sekretaris Eksekutif YPDT, Jhohannes Marbun mengatakan, problem terbesar yang dihadapi untuk faktor lingkungan di kawasan Danau Toba adalah sumber kualitas air. Saat ini masih banyak KJA yang terlihat di Danau terbesar di Asia itu.

"Ada beberapa problem di sana terkait hal itu. Sempat mengejutkan adalah damping ikan busuk yang dibuang ke dalam Danau Toba, bahkan kasus itu masih mengambang. Ini salah satu problem. Sama seperti halnya KJA yang masih ada sampai saat ini," katanya kepada Analisadaily.com, Kamis (21/3).

Menurut Jhohannes, jika berbicara destinasi wisata di Danau Toba adalah berbicara lingkungan atau air Danau Toba yang menjadi mahkotanya. "Artinya, kalau lingkungan rusak dan tercemar apa yang mau kita promosikan, apakah kita mau mempromosikan kerusakan atau pencemaran, bukan itu. Makanya ini harus bisa dibenahi," ucapnya.

Jhohannes menjelaskan, untuk saat ini KJA yang berada di perairan Danau Toba, banyak yang membiayai adalah perusahaan besar. Mereka memanfaatkan masyarakat untuk mengelolanya.

"Perusahaan-perusahaan itu tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan dari KJA. Karena ini faktor utama pengganggu lingkungan. Padahal, orang yang ingin melihat ke Danau Toba itu pasti ingin menyentuh air Danau Toba, dan itu seharusnya kita jaga. Harus kita atasi dampak KJA," jelasnya.

Jhohannes berharap semua pihak harus jujur untuk benar-benar peduli dan tanggap terhadap lingkungan Danau Toba yang menjadi distenasi pariwasata.

"Semua pihak harus jujur, jangan sampai ini menjadi bencana ke depannya. Sebenarnya untuk membangun pariwisata di Danau Toba ini perlu kejujuran untuk dikembangkan, bukan semata-semata untuk kepentingan," ungkapnya.

Jhohannes berharap masyarakat di kawasan Danau Toba bisa diedukasi untuk bersama-sama melestarikan lingkungan dan pariwisata. Selain itu, mereka juga mendukung pemerintah melalui programnya untuk membangun pariwisata di Danau Toba sehingga menjadi destinasi unggulan di Asia.

"KJA seharusnya ditiadakan. Karena pemerintah provinsi sudah mengeluarkan SK gubernur menetapkan air danau Toba itu dengan baku mutu kelas satu dan masuk dalam kategori oligotripik. Artinya ini harus diselesaikan agar bisa menjadi destinasi wisata unggulan," tegasnya.

(jw/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar