Pematang Siantar Ikut Gelar Pilkada Serentak 2020

Pematang Siantar Ikut Gelar Pilkada Serentak 2020

etua Komisi Pemilihan Umum Sumatra Utara, Herdensi Adnin, Rabu (31/7)

(jw/csp)

Rabu, 31 Juli 2019 | 17:06

Analisadaily (Medan) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatra Utara, Herdensi Adnin mengatakan, secara formal Kota Pematang Siantar tercatat terakhir menggelar Pilkada 2015, meskipun baru selesai 2016.

Akan tetapi, lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengeluarkan surat untuk Kota Pematang Siantar. Dalam surat Kemendagri, Kota Pematang Siantar tercantum menjadi salah satu daerah yang menggelar Pilkada 2020.

"KPU Sumut tidak menerima surat ini karena memang tidak berkoresponden dengan Kemdagri mengenai masalah ini. Namun, KPU Sumut mendapat kepastian atas masalah ini berdasarkan surat Kemdagri yang ditujukan ke Pemkot Pematangsiantar," kata Hardensi, Rabu (31/7).

Bagaimana bila Wali Kota saat ini tidak menerima karena belum genap lima tahun? Menurut Herdensi, penjelasan masalah tersebut bukan kewenangan KPU Sumut, tetapi Kemdagri.

"KPU hanya menjadi penyelenggara pemilihan dan untuk urusan itu, KPU Sumut sudah meminta KPU di 23 daerah yang menggelar Pilkada 2020 untuk memersiapkan tahapan yang dimulai pada September 2019," ucapnya.

Persiapan dilakukan sembari menunggu Peraturan KPU RI terkait tahapan dan jadwal Pilkada Serentak 2020. Bila tidak ada perubahan aturan, maka tahapan Pilkada 2020 akan dimulai pada September 2019 dan pemungutan suara pada September 2020.

Tahapan Pilkada terdiri dari beberapa bagian, pertama atau tahapan persiapan mencakup penyusunan program dan jadwal. Tahapan persiapan inilah yang sedang dipersiapkan KPU.

Tapi karena anggaran Pilkada berasal dari APBD, maka sangat penting KPU kabupaten/kota berkoodinasi dengan pemkab/pemkot. Terlebih saat ini secara umum daerah sedang menyusun APBD Perubahan 2019.

"Sejauh ini KPU Siantar sudah berkoordinasi dengan pemkot untuk penyusunan anggaran Pilkada," pungkas Herdensi. 

Penyelesaian Pilkada Siantar menjadi berlarut-larut akibat adanya gugatan dari salah satu pasangan terkait dengan pencalonan. Pasangan bakal calon tersebut diusung Partai Golkar yang saat itu sedang mengalami dualisme kepengurusan.

Pada saat itu KPU Siantar memutuskan kedua kepengurusan parpol (baik versi Agung Laksono maupun versi Abu Rizal Bakrie) harus memberikan rekomendasi pada satu pasangan calon.

Bila salah satu kepengurusan tidak memberikan rekomendasi, maka KPU tidak dapat menerima pencalonan pasangan.

Kemudian, karena ada salah satu kepengurusan yang tidak memberikan rekomendasinya, maka KPU Siantar menolak pencalonan pasangan. Lalu pasangan ini mengajukan gugatan atas penolakan KPU Siantar, mulai dari Bawaslu sampai ke pengadilan.

(jw/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar