Pelayanan Publik Kemenkumham Masuk Zona Hijau Penilaian ORI

Pelayanan Publik Kemenkumham Masuk Zona Hijau Penilaian ORI

Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, mewakilli Kemenkumham menerima penghargaan predikat Kepatuhan Tinggi oleh Ombudsman Republik Indonesia di Balai Kartini, Selasa (5/12).

(rel/rzp)

Selasa, 5 Desember 2017 | 20:46

Analisadaily (Jakarta) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dipimpin oleh Menteri Yasonna Hamonangan Laoly meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sebagai kementerian yang masuk dalam zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam ringkasan eksekutif kepatuhan pelayanan publik dipublikasikan ORI, yang berlangsung di Balai Kartini.

“Nilai yang didapatkan Kemenkumham cukup tinggi dengan nilai 90,71, dan masuk zona hijau kategori kepatuhan tinggi yang memiliki rentang nilai 89-110,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, sekaligus Pelaksana Tugas Dirjen Administrasi Hukum Umum saat menerima penghargaan yang langsung diberikan Ketua ORI Amzulian Rifai, Selasa (5/12).

Lebih lanjut, Kemenkumham telah dipantau ORI dalam memberikan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik atas 115 produk layanan publik.

Freddy menjelaskan, sektor pelayanan publik memang menjadi perhatian besar di Kemenkumham demi memberikan kemudahan kepada masyarakat. Adapun penghargaan yang diterima Kemenkumham harus menjadi dorongan bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya pada tahun 2018 mendatang.

“Hal ini demi memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

Penanggung jawab survei kepatuhan ORI, Adrianus Meliala menyebut, penganugerahan atas predikat kepatuhan kepada lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah didasarkan pada penilaian selama Mei hingga Juli 2017 secara serentak di 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 pemerintah kota, dan 107 pemerintah kabupaten.

Adapun untuk penilaian kepada para lembaga pemerintahan tersebut, berdasarkan sejak Mei hingga Juli 2017 secara serentak di 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 pemerintah kota, dan 107 pemerintah kabupaten. Sebelumnya, survei sudah dilakukan oleh ORI sejak 2013.

“Survei bertujuan untuk mencegah mal-administrasi penyedia layanan publik. Dan kompetensi penyedia layanan publik dari persepsi masyarakat," ujarnya menjelaskan.

Adrianus menambahkan, ORI menggunakan penilaian pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan cara teknik pemilihan sampel dari kelompok. Yaitu terdapat 14 komponen standar kewajiban yang harus dipenuhi dalam survei.

Selain itu, ORI juga melakukan survei penilaian menggunakan metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen standar pelayanan di unit pelayanan publik yang tersedia.

“Observasi dilakukan secara mendadak tanpa memberi tahu waktu observasi terlebih dahulu  kepada lembaga, kementerian, atau pemerintah daerah itu,” terangnya.

Sedangkan beberapa kementerian yang masuk dalam zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi. Di antaranya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(rel/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar