Paslon Pilgubsu Soroti Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi

Paslon Pilgubsu Soroti Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi

Kedua pasangan calon bersalaman usai debat publik ketiga jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Rabu (20/6)

(jw/csp)

Rabu, 20 Juni 2018 | 14:49

Analisadaily (Medan) - Debat Publik ketiga jelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dengan tema penegakan hukum dan hak asasi manusia semakin menunjukkan perbedaan diantara kedua pasangan calon, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Pada debat terakhir, Selasa (19/6), keduanya memberikan pandangan dan solusi terkait tema yang ditentukan. Pasangan Djarot-Sihar lebih mengedepankan pendekatan program.

Misalnya, dalam konflik agraria antara para petani di Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kodam I Bukit Barisan yang berlarut-larut. Kasus sengketa tanah itu sampai saat ini belum menemui titik terang.

Dalam debat, Djarot juga membawa salah seorang petani, Open Manurung, di tengah-tengah hadirin. Open adalah petani di Ramunia.

"Beliau ingin mengurus haknya. Tapi, dia justru mendapat perlakuan diskriminatif hingga trauma berkepanjangan. Saat konflik agraria terjadi, hukum tak berpihak kepada rakyat kecil," kata Djarot.

Penegakan Hukum

Djarot pun mengkritik penanganan sengketa tanah, dan ia menilai, dalam situasi itu pendekatan hukum saja tak bisa dilakukan. Itu berarti pemerintah tutup mata terhadap permasalahan sesungguhnya.

"Harus mengedepankan musyawarah dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Menanggapi itu, Edy menganggap, perkara tersebut sudah final. "Ramunia itu tanah Kodam. Tanah negara. Ada warga sok tahu yang ingin memilikinya. Silakan urus tanah itu ke Kodam. Bukan urus ke saya," kata Edy.

Ia menyebut, kasus tersebut bukan lagi tanggung jawabnya. Sebab, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Pangdam. "Saya Pangdam pada 2015," tambahnya.

Menurut Edy, penegakan hukum harus tegas. Tanpa pandang bulu. Mereka yang melanggar hukum adalah para pengacau. "Ini kalau saya yang memimpin, ini saya hilangkan karena merusak demokrasi. Demokrasi harus tegak," ucapnya.

Pendekatan Sistem

Debat mulai memanas ketika pertanyaan panelis membahas pemberantasan korupsi. Sumut dinyatakan sebagai salah satu provinsi paling rawan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Djarot mengatakan, pendekatan sistem mutlak diperlukan. Caranya dengan melakukan transparansi anggaran melalui e-budgetting, e-procurement, e-planning, hingga e-catalogue. Tujuannya, masyarakat bisa berpartisipasi aktif.

"Dan, jika ada penyimpangan bisa segera melaporkan agar secepatnya ditindak lanjuti," ujar Djarot.

Mantan Walikota Blitar dan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bagaimana Eramas akan memimpin gerakan pemberantasan korupsi di Sumut jika Musa sendiri pernah dipanggil KPK dalam kasus bagi-bagi dana suap dengan terdakwa gubernur Gatot Pujo Nugroho.

"Pak Djarot musti lebih lama lagi di Sumut. Biar tau cerita sebenarnya. Kalau lah kita mau cerita tentang korupsi di Sumut banyak sekali. Gimana mau tahu Sumut, orang pak Djarot baru ngurus  KTP," ucap Ijeck.

(jw/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar