Pasca Penertiban Gedung Warenhuis, Pemko Medan Diminta Perhatikan Hak Masyarakat

Pasca Penertiban Gedung Warenhuis, Pemko Medan Diminta Perhatikan Hak Masyarakat

Gedung Warenhuis

(rel/eal)

Sabtu, 10 Agustus 2019 | 17:52

Analisadaily (Medan) - Pada prinsipnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan memiliki hak untuk melakukan penertiban gedung-gedung atau aset milik mereka. Tidak hanya Gedung Warenhuis di Jalan Hindu, tetapi juga dengan gedung-gedung lain.

Namun di sisi lain Pemko Medan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku agar penertiban tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sudah sempat menghuni gedung tersebut.

Itulah yang disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Ismail Lubis, dalam menanggapi penertiban di Gedung Warenhuis, Jalan Hindu, Medan.

Kemudian, sambung Ismail, ketika melakukan penertiban, dalam hal ini pengosongan haruslah benar-benar untuk penataan aset yang pada akhirnya demi kepentingan rakyat.

"Selama ini gedung tersebut tidak pernah diperhatikan secara serius oleh Pemko Medan. Padahal posisi gedung itu sangat dekat dengan Kantor Walikota Medan. Dengan melihat posisi strategis gedung tersebut, pembiaran yang dilakukan selama ini merupakan sikap yang aneh terlebih lagi tiba-tiba saat ini Pemko Medan meminta kepada masyarakat yang menghuni untuk mengosongkannya," kata Ismail dalam rilis yang diterima Analisadaily.com, Sabtu (10/8).

Padahal menurut Ismail, jika masyarakat tidak bermukim di gedung tersebut, maka bangunan itu tidak akan terawat.

Dengan adanya pengosongan, Ismail menyebut harus ada upaya Pemko Medan menjamin hak asasi masyarakat dalam hal pemukiman atau tempat tinggal sebagaimana negara telah mengaturnya dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1).

"Jangan sampai pengosongan yang dilakukan hanya untuk kepentingan pemodal. Melihat dari posisi strategis gedung-gedung tua yang ada di Jalan Hindu, tidak menutup kemungkinan ke depan gedung-gedung tersebut sebagai aset Pemko Medan akan dijadikan sebagai kepentingan pemodal seperti pusat perbelanjaan, pusat hunian elite dan lain-lain," tegasnya.

"Daripada nanti gedung tersebut hanya dijadikan sebagai hunian para pemodal, sebaiknya biarkan rakyat miskin yang menghuninya," tandas Ismail.

(rel/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar