Pangonal Harahap Dituntut 8 Tahun Penjara

Pangonal Harahap Dituntut 8 Tahun Penjara

Pangonal Harahap menjalani persidangan di PN Medan, Senin (11/3).

(jw/rzd)

Senin, 11 Maret 2019 | 17:46

Analisadaily (Medan) - Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Labuhan Batu non aktif, Pangonal Harahap (49) 8 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan karena dinilai bersalah menerima suap sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD218.000 dari pengusaha.

"Selain tuntutan pidana, juga dikenakan hukuman pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD218.000. Dengan ketentuan jika tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara, maka diganti dengan satu tahun penjara," ucap salah satu tim Penuntut Umum KPK, Dody Sukmono, di hadapan majelis hakim diketuai  Erwan Effendi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (11/3).

Dalam kasus tersebut, Penuntut Umum menjerat Pangonal dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Meminta agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan terdakwa  bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ucapnya.

Penuntut Umum KPK juga meminta agar terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa dicabut hak pilihnya. "Untuk menghindari Indonesia dipimpin orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, maka dipandang perlu memberi hukuman tambahan terhadap terdakwa pencabutan hak dipilih selama 3 tahun 6 bulan," ucap Dody.

Dalam nota tuntutannya, Penuntut  Umum juga mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas KKN. "Sedangkan hal yang meringankan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya," terang Dody.

Dalam dakwaannya, penuntut KPK memaparkan, Pangonal sebagai Bupati Labuhan Batu, telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut, yakni menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya Rp 42.280.000.000 serta SGD 218.000 dari pengusaha Efendy Sahputra alias Asiong. Pemberian uang itu berlangsung sejak 2016 hingga 2018 dan diberikan melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (DPO), Baikandi Harahap, Abu Yazid Anshori Hasibuan.

Penuntut Umum menyatakan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Uang Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 itu diberikan Asiong agar terdakwa memberikan beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Labuhan Batu pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 kepadanya, terdakwa memang memerintahkan jajarannya untuk memberikan proyek kepada perusahaan Asiong.

Seusai mendengarkan nota tuntutan, majelis hakim menunda persidangan ini sepekan mendatang untuk memberi kesempatan terdakwa menyampaikan pembelaan.

Untuk diketahui bahwa Bupati Labuhan Batu non aktif tersebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta dan Labuhan Batu, Sumut pada Selasa 17 Juli 2018. Pangonal diringkus di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, karena diduga menerima suap.

(jw/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar