Pangonal Harahap Dihukum 7 Tahun Penjara

Pangonal Harahap Dihukum 7 Tahun Penjara

Pangonal Harahap saat menjalani sidang vonis di PN Medan, Kamis (4/4).

(jw/rzd)

Kamis, 4 April 2019 | 16:02

Analisadaily (Medan) - Terdakwa Bupati Labuhan Batu nonaktif, Pangonal Harahap (49) dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

"Selain itu, terdakwa juga membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan," kata ketua majelis hakim, Erwan Efendi, di Ruang Cakra Utama PN Medan, Kamis (4/4).

Majelis hakim juga menyatakan Pangonal terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menerima suap sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 dari pengusaha.

Terdakwa terbukti melanggar Pasal Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ucapnya di depan terdakwa.

Tidak hanya hukuman penjara dan denda, Pangonal juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000.

"Dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam satu bulan, maka harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka diganti dengan satu tahun penjara," terang Erwan.

Bahkan dalam persidangan tersebut majelis hakim memberikan terdakwa hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak politik terdakwa berupa hak dipilih selama 3 tahun.

"Memberi hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak dipilih selama 3 tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pokok," sebut Erwan.

Dalam nota putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa antara lain terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas KKN.

"Sedangkan hal yang meringankan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya," ungkap majelis hakim.

Sebelumnya oleh Penuntut Umum KPK Pangonal dituntut 8 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.  KPK juga menuntut agar terdakwa  dikenakan hukuman pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000.

Dengan ketentuan jika tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka diganti dengan satu tahun penjara.

Penuntut umum KPK juga meminta agar terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa dicabut hak pilihnya selama 3,5 tahun. Menyikapi putusan ini, terdakwa menyatakan menerima sedangkan Penuntut  Umum KPK masih menyatakan pikir-pikir.

"Kita menerima," ucap penasehat hukum terdakwa, Herman Kadir usai persidangan.

Dalam dakwaannya, penuntut memaparkan, bahwa Pangonal sebagai Bupati Labuhan Batu telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut, yakni menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya Rp 42.280.000.000 serta SGD 218.000 dari pengusaha Efendy Sahputra alias Asiong.

Pemberian uang itu berlangsung sejak 2016 hingga 2018 dan diberikan melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (DPO), Baikandi Harahap, Abu Yazid Anshori Hasibuan.

Uang Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 itu diberikan Asiong agar terdakwa memberikan beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 kepadanya.

(jw/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar