Orangutan Tapanuli di Tengah Ancaman

Orangutan Tapanuli di Tengah Ancaman

Akademisi Universitas Sumatera Utara dan anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Oding Affandi dan Burhanudin.

(rel/rzp)

Selasa, 20 Februari 2018 | 15:29

Analisadaily (Medan) - Awal November 2017 menjadi momentum besar dalam sains dan konservasi dengan ditemukannya spesies kera besar di hutan Tapanuli, dengan nama ilmiah orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis).

Orangutan dengan populasi 800 individu ini menghadapi tantangan besar, yakni fragmentasi dua kawasan (blok barat dan blok timur) dan tekanan industri. Beberapa kalangan berupaya memberikan pemahaman yang penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak, dalam diskusi yang digelar Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Sumatera Utara di Desadesa Resto, Medan.

Burhanudin, dari Yayasan Ekosistem Lestari mengatakan, kawasan ekosistem Batang Toru memiliki kekayaan biodiversiti (keanekaragaman hayati) yang tinggi. Banyak flora dan fauna endemik yang hidup dan yang terakhir diungkap adalah spesies baru orangutan tapanuli.

Penemuan itu bermula dari kerja sama antara Universitas Nasional, Institut Pertanian Bogor, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, University of Zurich, Switzerland, Yayasan Ekosistem Lestari (Sumatran Orangutan Conservation Programme), dan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari (Orangutan Information Center) mengenai konservasi Orangutan Sumatera selama delapan tahun di Ekosistem Batang Toru lalu laporannya diterbitkan di salah satu Current Biology.

Penelitian tersebut menemukan perbedaan-perbedaan antara orangutan sumatera (Pongo abelii), orangutan kalimantan (Pongo pigmaeus) dengan orangutan tapanuli yang ternyata paling tua dari dua spesies orangutan lainnya.

Berbicara tentang ekosistem Batang Toru, menurutnya, di samping ekosistem ini kaya dengan biodiversity, di sana juga ada industri ekstraktif yakni industri pertambangan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sipansipahoras di Tapanuli Tengah dan yang sedang tahap pembangunan infrastruktur yakni PLTA sebesar 510 mega watt di Marancar, Tapanuli Selatan.

Melihat dalam jangka panjang dan pentingnya kawasan ini, perlindungan terhadap ekosistem Batang Toru tidak hanya  untuk melindungi flora dan fauna di dalamnya tapi kepentingan manusia. Terdapat kurang lebih 1 juta orang penduduk di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanulin Selatan, Kota Padangsidimpuan dan Kota Sibolga.

"Dan di sinilah sumber air untuk menghidupi masyarakat untuk pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan," katanya, Selasa (20/2).

Di dalam ekosistem Batang Toru ratusan jenis anggrek bisa ditemui di sana. Belum lagi satwa-satwa eksotis seperti kadal tanpa kaki sehingga penting untuk memberikan perhatian serius mengingat orangutan tapanuli yang hanya 800 ekor tetapi keberadaannya terancam oleh banyaknya tekanan.

Akademisi Universitas Sumatera Utara dan anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Oding Affandi mengatakan, dilihat dari tata kelola kewenangan kehutanan, telah ada perubahan Undang-undang (UU) nomor 32/2004 menjadi UU nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah terdapat konsekuensi beralihnya kewenangan pengelolaan sumber daya alam dari level kabupaten, provinsi dan kepada pemerintah pusat.

"Kami punya kajian tentang indeks tata kelola hutan, bahwa saat implementasi UU nomor 32 itu baik di level nasional, provinsi dan kabupaten, indeks tata kelolanya sangat rendah. Perbandingannya adalah, level nasional lebih baik dari provinsi, provinsi lebih baik dari kabupaten. Kabupaten memang paling rendah. Bahwa ada percepatan perusakan sumber daya alam ketika kewenangan ada di level kabupaten," ucapnya.

Dirinya sedang meneliti indeks tata kelola kawasan ketika dipegang provinsi dan nasional. Penelitian tersebut belum selesai, namun pihaknya menduga tidak akan banyak berubah. Apalagi, menurutnya aktor dan perilakunya belum berubah. Masih dikuasai oleh private sector baik dari hak pengusahaan hutan (hph) maupun hutan tanaman industri (hti). Beberapa hal yang diteliti di antaranya pembalakan liar, konflik sumber daya, kebakaran hutan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan lainnya.

"Kami punya presentase perbandingan pengelola sumber daya alam di Sumut, antara 90 dikuasai private sector, dan sisanya dikelola masyarakat. Mudah-mudahan program-program pemerintah dengan perhutanan sosial, akan lebih banyak hutan dikelola masyarakat dengan pendampingan sehingga pengelolaannya menjadi baik," katanya.

(rel/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar