Ombudsman Tetapkan Enam Pemda Sumut Minim Pelayanan Publik

Ombudsman Tetapkan Enam Pemda Sumut Minim Pelayanan Publik

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar

(jw/rts)

Jumat, 16 Desember 2016 | 21:08

Analisadaily (Medan) - Beberapa pemerintahan daerah di Sumatera Utara masuk dalam zona kuning survey pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI perwakilan Sumut. Dari enam pusat pemerintahan daerah yang disurvey, hanya dua daerah yang masuk dalam zona hijau.

Keenam daerah yang disurvey Ombudsman Sumut antara lain, Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemkab Dairi, Langkat, Serdang Bedagai dan Pemkab Deli Serdang. Survey dibagi dalam tiga zona. Zona merah nilainya 0-50, zona kuning nilainya 51- 80 dan zona hijau nilainya 81-100.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menjelaskan bahwa survey tersebut ditujukan untuk melihat kepatuhan penyedia layanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dimana, itu diperuntukkan untuk melihat potret pelayanan publik di instansi pemerintahan.

"Kami melihat pelayanan publik daerah itu melalui SKPD dan unit layanan disana. Dari undang-undang, setiap unit pelayanan diwajibkan untuk memajang atributisasi standar pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana juga harus disediakan di setiap instansi publik tersebut," jelasnya saat ditemui di Kantornya, Jalan Mojopahit, Jumat (16/12).

Abiyadi menuturkan Ombudsman perwakilan Sumut cukup prihatin dengan kondisi pelayanan publik di Sumut. Lantaran dari enam yang di survey hanya dua daerah yang masuk dalam zona hijau dari hasil surveynya.

"Yang masuk zona hijau itu ada Pemko Medan dengan nilai 83,35 dan Pemkab Dairi dengan 82,64. Sedangkan yang lainnya masuk pada zona kuning," tuturnya.

Untuk Pemprov Sumut, Abiyadi  masih kecewa karena hanya mendapat predikat zona kuning dalam pelayanan publik.

"Kenapa sampai sekarang belum bisa dapat zona hijau. Artinya perbaikan pada pelayanan publik ini tergantung pada komitmen kepala daerah kan. Kalau seperti ini berarti kepala daerahnya tidak punya komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik," keluhnya.

Untuk survey pelayanan publik ini akan dilaksanakan Ombudsman perwakilan Sumut setiap tahun untuk melihat sudah sejauh mana perbaikan pelayanan publik. Artinya Ombudsman berharap setiap kepala daerah bisa menginstruksikan kepada SKPD untuk terus memperbaiki pelayanan publik.

"Kedepan kita ingin lihat ada perbaikan ditempat pelayanan publik. Selanjutnya kita akan lakukan survey kualitas pelayanan publik. Makanya kami survey dari hal yang terkecil dulu," pungkas Abyadi.

(jw/rts)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar