Nelayan dari 7 Kabupeten/Kota di Sumut Minta Permen 71 Ditegakkan

Nelayan dari 7 Kabupeten/Kota di Sumut Minta Permen 71 Ditegakkan

Massa dari nelayan tradisional yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Senin (5/2)

(jw/csp)

Senin, 5 Februari 2018 | 12:48

Analisadaily (Medan) - Para nelayan tradisional yang ada di tujuh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Sumut) melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (5/2).

Koordinator aksi, Syawaluddin, yang juga Ketua Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara mengatakan, tujuh Kabupaten/Kota tersebut adalah Tanjung Balai, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Serdang Bedagai (Sergai), Kab. Deliserdang, Kab. Langkat, dan Belawan.

"Hari ini, kami dari tujuh Kabupaten/Kota di Sumut meminta agar pemerintah menegakkan Permen 71 tahun 2016," kata Syawaluddin.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 mengatur pelarangan penggunaan beberapa alat tangkap ikan kelompok pukat hela dan pukat tarik, di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

"Saat ini banyak nelayan tradisonal yang sengsara akibat banyaknya pukat-pukat dilakukan oleh nelayan modern. Oleh karena itu, Permen 71 harus ditegakkan," ungkap Syawaluddin.

"Para massa pengunjuk rasa juga berharap kepada DPRD Sumut jangan tutup mata, Ditpolair, dan Dinas Perikanan dan Kelautan agar memperhatikan nelayan tradisional," pungkasnya.

Massa dari nelayan tradisional yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Senin (5/2)

Massa dari nelayan tradisional yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Senin (5/2)

Dalam aksi tersebut kawasan lalu lintas di seputaran Gedung DPRD Sumut dialihkan untuk sementara seperti Jalan Imam Bonjol yang ditutup untuk sementara.

(jw/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar