Musa Rajekshah Buka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah

Musa Rajekshah Buka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Triwulan II Inspektorat Provinsi Sumut dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumut, di Medan, Jumat (6/9).

(rel/csp)

Minggu, 8 September 2019 | 11:55

Analisadaily (Medan) - Inspektorat ibarat mata dan telinga yang siaga mengawasi dan menyimak proses pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Apabila fungsi pengawasan berjalan dengan baik, maka meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dalam bertugas bisa diatasi.

“Saya harap, inspektorat dari kabupaten/kota memanfaatkan rakor ini dengan maksimal. Tanyakan hal-hal yang belum diketahui, agar saat kembali dan menjalankan fungsi di kabupaten/kota ada peningkatan,” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Triwulan II Inspektorat Provinsi Sumut dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumut, di Medan, Jumat (6/9).

Pengawasan yang baik khususnya di kabupaten/kota, tentunya sangat membantu Pemerintah Provinsi Apalagi, Sumut memiliki 33 kabupaten/kota.

Berbicara soal pengawasan, Musa menyinggung soal Pasal 91, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

“Dalam UU itu, ayat 2 menyebut 6 butir tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Salah satunya memonitor, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya,” ujarnya.

Wagub menyayangkan bahwa masih ada Pemda kabupaten/kota yang merasa tidak memerlukan koordinasi atau komunikasi dengan Gubernur dalam mengelola wilayahnya, dengan mengatasnamakan otonomi daerah.

Padahal, sebagai perwakilan pemerintah pusat, gubernur boleh dan memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan. Untuk itu, ia sangat mengapresiasi Rakor yang dihadiri pejabat dan pegawai inspektorat kabupaten/kota se-Sumut.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak menyampaikan, rakor ini diharapkan bisa memberikan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sumut.

“Kemudian, melalui acara ini, kami mengharapkan adanya kemampuan peserta untuk memahami peran Kepala Daerah menjadi penanggung jawab pengendalian dan pengawasan,” ujar Tumpak.

Rakor ini dihadiri Inspektur III Kemendagri, Elfin Elyas, dan Inspektur Provinsi Sumut, Lasro Marbun dan Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumut Erwin Hidayah.

(rel/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar