Moratorium, Organda dan ATOS Dukung Kebijakan Pemerintah

Moratorium, Organda dan ATOS Dukung Kebijakan Pemerintah

Demonstrasi sopir taksi online di Medan beberapa waktu lalu

(aa/csp)

Sabtu, 17 Maret 2018 | 21:34

Analisadaily (Medan) - Pemerintah pusat melakukan kebijakan moratorium terhadap taksi online. Kebijakan dari Kemenko Kemaritiman itu meminta operator taksi online agar memberhentikan sementara perekrutan driver baru.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Jaya Sinaga, mendukung kebijakan moratorium yang dikeluarkan pemerintah.

"Dan, kalau bisa selama moratorium sopir taksi online ilegal dihapus. Sebab, di wilayah Medan dan sekitarnya sudah puluhan ribu taksi online ilegal. Itu sangat melebih jumlah kuota yang ditetapkan pemerintah provinsi Sumatera Utara," katanya kepada Analisadaily.com, Sabtu (17/3).

Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Transportasi Online Sumut (ATOS), Rahmat Kristian. Menurutnya, dulu sopir taksi online tidak sampai menunggu lama untuk mendapat pesanan.

"Sepuluh menit saja sudah dapat order. Sekarang, lama bahkan lebih dari sejam. Terlebih kita ada target harian, sehingga saat sangat susah untuk mencapai itu dan mengejar bonusnya," katanya.

Karena semakin susah mendapat pesanan, lanjutnya, hal itu membuat pemasukan para sopir taksi online semakin menurun sehingga banyak yang semakin sulit membayar cicilan mobil.

"Saat ini hampir 75 persen sopir mobilnya itu masih kredit. Jadi, kita sangat mendukung adanya moratorium perekrutan. Maka kami harap, pihak aplikasi harus mengerti kondisi driver di lapangan, dan jangan kesampingkan kesejahteraan para sopir," tandasnya.

(aa/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar