Monitor Pembangunan, Sistem Aplikasi Andalan Lima Tahunan Diluncurkan

Monitor Pembangunan, Sistem Aplikasi Andalan Lima Tahunan Diluncurkan

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sabrina membuka kegiatan Peningkatan Jejaring Kemitraan Pengaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendali Penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Selasa (6/11)

(jw/csp)

Selasa, 6 November 2018 | 20:55

Analisadaily (Medan) - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dr Hj Sabrina, meluncurkan Sistem Aplikasi Andalan Lima Tahunan sebagai alat monitoring pelaksanaan dan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Sumut.

Hal ini disampaikan Sabrina saat membuka kegiatan Pertemuan Peningkatan Jejaring Kemitraan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Melalui Penyediaan dan Implementasi Grand Disain Pembangunan Kependudukan, Selasa (6/11).

“Program ini sebagai rumusan untuk mengukur apakah satu daerah mendapatkan bonus demografi dengan usia produktif penduduk sebesar 70 persen,” ujar Sabrina.

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas, Utin Kiswanti, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ria Nofida Telaumbanua, Ketua Koalisi Kependudukan Sumut, Prof Heru Santoso.

Pada kesempatan itu, Sabrina menjelaskan, Bappenas mempoyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada 2035 berjumlah 305.6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28.6 persen dari tahun 2010 sebesar 237.6 juta jiwa.

Diperhitungkan pula, pada 2020-2035 jumlah penduduk produktif akan mencapai 70 persen, sedangkan sisanya 30 persen adalah penduduk non produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).

Saat itu disebutkan Indonesia memasuki era Bonus Demografi, yang terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Karena itu peluang emas bagi negara ini, jika usia kerja berkualitas, punya pendidikan dan keterampilan yang baik.

“Jika tidak, maka bonus demografi menjadi bencana. Diprediksi angka pengangguran tinggi dari penduduk usia produktif. Jadi tidak kita dapatkan ‘window of opportunity’ itu," jelasnya.

Sabrina juga mengungkapkan, dari proyeksi itu, bonus demografi di Sumut sudah dimulai sejak 2012 dan titik terendah rasio ketergantungan terjadi pada 2028-2031. Sampai 2018, terdapat empat daerah yang telah memasuki era tersebut yakni Kota Medan, Binjai, Tebingtinggi dan Pematangsiantar.

Kemudian dalam lima tahun mendatang, akan menyusul Kabupaten Deliserdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Sibolga. Namun, ada 11 daerah tidak mendapatkan bonus demografi hingga 2035, yakni Humbahas, Nias, Taput, Dairi, Nisel, Pakpak Bharat, Samosir, Paluta, Palas, Nias Utara dan Nias Barat.

"Kesebelas daerah ini sampai 2017 berdasarkan data BPS memiliki angka ketergantungan di atas 70 persen. Diakibatkan masih tingginya angka kelahiran total dan tingginya migrasi keluar penduduk produktif," ungkap Sabrina.

"Hal itu juga perlunya ada sinergitas dan komitmen untuk saling bekerjasama antar sektor, antar pemerintah serta dukungan masyarakat," sambungnya.

GDPK adalah rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 25 tahun ke depan, yang berisi tentang parameter pembangunan kependudukan, isu-isu penting pembangunan kependudukan dan program yang dapat memprediksi suatu daerah mendapatkan bonus demografinya.

GDPK diperlukan karena tiga hal, pertama sebagai arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kependudukan. Kedua, pelaksanaan pembangunan kependudukan menjadi lebih terukur oleh karena tersusunnya road map parameter.

Ketiga sebagai alat sinergitas dan konektivitas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi utama dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan.

"Sehingga saya sangat mengharapkan pertemuan ini mampu membangun komitmen untuk mendukung penyediaan dan implementasi GDPK di Sumut, serta pengunaan sistem aplikasi andalan lima tahunan sebagai sarana monitoring dan evaluasi," tambahnya.

Kepala Dinas PP&KB, Ria Nofida Telaumbanua, tahun ini menargetkan 20 kabupaten/kota untuk penyusunan GDPK. "Aplikasi ini dirancang sebagai sarana informasi dan komunikasi, antara Pemprov dan daerah untuk memonitorin dalam jangka 25 tahun," ujarnya.

(jw/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar